Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Program Motor Listrik Nasional (Molinas) beserta ekosistem pendukungnya di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). Peluncuran tersebut dilakukan di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group, produsen sepeda motor listrik lokal dengan merek ALVA. Pemerintah menempatkan Molinas bukan sekadar sebagai program untuk menghadirkan produk sepeda motor listrik baru, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan ekosistem industri kendaraan listrik nasional. Dalam peluncurannya, Prabowo menekankan pentingnya membangun industri kendaraan listrik yang melibatkan kemampuan dan sumber daya dalam negeri. Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat industri, teknologi, ketahanan energi, serta meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, di balik peluncuran Molinas, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan, mulai dari kesesuaian produk dengan kebutuhan pengguna hingga akses masyarakat terhadap pembiayaan. Peluncuran program Motor Listrik Nasional (Molinas) oleh Presiden RI Prabowo Subianto Motor Listrik Petani Sebelum Molinas resmi diluncurkan, Prabowo sudah menyampaikan rencana kehadiran motor listrik nasional. Saat menghadiri Panen Raya Bersama TNI di Lanud Abdul Rachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026), Prabowo mengatakan motor listrik nasional akan diluncurkan dalam beberapa pekan. "Saya akan launching beberapa minggu ini, motor listrik nasional. Saya berharap nanti petani-petani kita minimal naik motor. Motor listrik," kata Prabowo saat itu. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan persepsi bahwa salah satu sasaran penggunaan motor listrik nasional adalah sektor pertanian. Pengamat EBT dan pegiat kendaraan listrik, Hendro Sutono, menilai, selain persoalan spesifikasi dan peruntukan kendaraan, aspek lain yang tidak kalah penting, yakni pembiayaan. Peluncuran program Motor Listrik Nasional (Molinas) oleh Presiden RI Prabowo Subianto Tantangan Hendro mengatakan, pidato pejabat publik kerap memberikan harapan mengenai kemudahan pembiayaan kendaraan listrik. Mulai dari insentif fiskal yang berkelanjutan, skema kredit bunga rendah bahkan tanpa uang muka (DP 0 persen) yang didukung lembaga pembiayaan negara seperti Danantara, serta program tukar tambah (trade-in) motor bensin lama ke motor listrik baru. Tiga elemen inilah yang memang ditunggu oleh masyarakat bawah dan kalangan menengah untuk meruntuhkan tembok harga (price barrier) kendaraan listrik. Namun, menurut dia, kebijakan tersebut belum sepenuhnya terlihat dalam praktik di lapangan. "Namun, realitas di meja diler dan kantor cabang perbankan berbicara hal yang bertolak belakang," katanya kepada Kompas.com, Minggu (16/8/2026). Presiden RI Prabowo Subianto meninjau fasilitas produksi Molinas di PT ALVA serta pameran sejumlah motor listrik buatan dalam negeri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026) "Hingga saat ini, ketiga instrumen finansial tersebut masih menggantung dan belum terealisasi secara konkret di lapangan. Ada sumbatan teknis dan ekonomis yang luar biasa besar di tingkat eksekusi yang seolah diabaikan dalam pidato-pidato seremonial," ujarnya. Hendro kemudian menyoroti skema kredit dengan bunga rendah dan uang muka nol persen. Pertama, mengenai skema kredit bunga sangat rendah dan DP 0 persen. Lembaga pembiayaan dan perbankan hingga hari ini masih sangat berhati-hati dalam menyalurkan kredit EV. "Penyebab utamanya adalah ketidakpastian pasar sekunder dan kalkulasi nilai sisa (resale value) kendaraan listrik," katanya. "Baterai yang porsinya mencapai 40 hingga 50 persen dari total harga kendaraan memiliki kurva degradasi kapasitas seiring waktu," ujar Hendro. Presiden RI Prabowo Subianto dalam peresmian Motor Listrik Nasional (Molinas) di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026). "Tanpa adanya jaminan jaring pengaman dari pemerintah atau garansi buyback yang jelas dari produsen, lembaga keuangan menganggap kredit motor listrik memiliki profil risiko wanprestasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan motor bensin konvensional," kata Hendro. Akibatnya, alih-alih bunga rendah dan DP 0 persen, konsumen di lapangan justru dihadapkan pada persyaratan pengajuan kredit yang ketat dan suku bunga komersial yang belum kompetitif. Program tersebut juga perlu memastikan kendaraan dapat diterima pasar dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Apabila pemerintah ingin mendorong penggunaan motor listrik secara lebih luas, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah dan bawah, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting. Di sisi lain, apabila motor listrik nasional juga diarahkan untuk petani seperti yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Malang, spesifikasi kendaraan perlu disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan di sektor pertanian.
