Program Motor Listrik Nasional (Molinas) digadang-gadang menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong transisi energi sekaligus memperkuat industri kendaraan listrik dalam negeri. Namun, kehadiran motor listrik nasional juga perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih luas. Jangan sampai upaya mengurangi emisi kendaraan justru berujung pada persoalan baru, seperti bertambahnya kepadatan lalu lintas dan risiko keselamatan jalan. Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan sekitar 75 persen hingga 80 persen kendaraan di wilayah perkotaan saat ini masih didominasi sepeda motor. Menurut dia, distribusi motor listrik perlu diatur secara bijak agar program elektrifikasi tidak bertentangan dengan upaya pemerintah kota mengatasi kemacetan. Peluncuran program Motor Listrik Nasional (Molinas) oleh Presiden RI Prabowo Subianto Jangan Menambah Kemacetan Djoko menilai pemberian insentif dan potongan harga motor listrik berpotensi mendorong lonjakan kepemilikan kendaraan pribadi. Kondisi tersebut menjadi persoalan apabila motor listrik dibeli sebagai kendaraan tambahan, bukan menggantikan motor lama atau mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum. “Jika masyarakat membeli motor listrik hanya sebagai kendaraan tambahan, bukan menggantikan kendaraan lama atau beralih ke angkutan umum, ruang jalan akan semakin padat,” kata Djoko, kepada Kompas.com, Selasa (18/8/2026). Sejumlah pengemudi ojek online di kawasan Jalan Kapten Tendean, Jakarta Selatan memutuskan untuk mematikan aplikasi karena kemacetan arus lalu lintas imbas pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pada Selasa (14/7/2026). Menurut dia, motor listrik pada dasarnya hanya mengalihkan sumber emisi dari bahan bakar fosil ke energi listrik. Artinya, elektrifikasi kendaraan roda dua tidak serta-merta mengurangi volume kendaraan maupun kemacetan di perkotaan. Karena itu, solusi utama untuk mengurai kemacetan tetap membutuhkan penguatan transportasi umum massal, termasuk elektrifikasi armadanya. Presiden Prabowo Subianto saat acara pluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas) pada Kamis (13/8/2026). Molinas Bisa Menyasar Wilayah Nonperkotaan Djoko menyarankan pemerintah melakukan segmentasi pasar motor listrik nasional. Penetrasi Molinas dinilai lebih tepat diperluas ke wilayah perdesaan, perbatasan, pulau-pulau kecil, daerah 3T, serta kawasan penghasil mineral di luar Jawa. Wilayah seperti Morowali, Konawe, Halmahera, Luwu Timur, Kalimantan, hingga Papua dinilai memiliki potensi pasar karena penggunaan motor listrik dapat memberikan efisiensi biaya bahan bakar dan logistik bagi masyarakat maupun operasional daerah. Kota Agats di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, bahkan telah menjadi contoh. Sejak 2007, wilayah tersebut mulai beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik di tengah kendala distribusi BBM. Impresi berkendara tiga motor listrik baru VinFast di Indonesia, VinFast Evo, VinFast Feliz II, dan VinFast Viper Di sisi lain, Molinas juga berpotensi menjadi titik balik industri otomotif nasional. Program ini dinilai dapat mendorong Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen kendaraan listrik, sekaligus menghadapi dominasi produk impor. Namun, Djoko menilai insentif pemerintah tetap menjadi faktor penting pada fase awal. Insentif tidak hanya diperlukan untuk membuat harga motor listrik lebih terjangkau. Tetapi juga sebagai perlindungan terarah, agar industri nasional memiliki kesempatan membangun teknologi dan rantai pasok sebelum mampu bersaing secara mandiri.
