Lahir Gerakan Stop TOT...TOT...WUK...WUK, Pengamat: Respon sosial yang Wajar

• 1. Aspek Keselamatan
• 2. Aspek Hukum dan Keadilan
• 3. Aspek Sosial dan Psikologis
• 4. Tantangan dan Catatan
• Pro vs Kontra

Fenomena gerakan Stop TOT...TOT...WUK...WUK di media sosial menarik untuk disimak. Soalnya tidak satu dua pengendara bahkan petugas kerap mempersalahkan penggunaan sirene dan strobo di jalan, demi tidak terkena antrean kemacetan.

Instruktur Keselamatan Berkendara Jakarta Defensive Driving Consultant (JDDC) Jusri Pulubuhu, mengatakan fenomena STOP TOT... TOT... TOT... WUK.. WUK... saat ini merupakan sebuah respon sosial yang cukup wajar mengingat kondisi lalu lintas di Indonesia yang padat dan kompleks jika melihat rasio Jumlah Kendaran dengan Panjang Jalan, pemahaman yang kurang, kondisi infrastruktur, dan lain-lain.

"Namun ada beberapa sudut pandang yang bisa diangkat (melihat fenomena STOP TOT... TOT... TOT... WUK.. WUK...)," ujar Jusri dalam siaran resmi yang diterima detikOto.

Menurut Jusri ada beberapa sudut pandang yang diangkat, diantaranya:

1. Aspek Keselamatan

- Lampu strobo yang terlalu terang dan sirine keras bisa:

• Mengganggu konsentrasi pengendara lain.

• Representasi intimidasi dan Menyebabkan kecemasan/kepanikan/stress mendadak sehingga berisiko menimbulkan kecelakaan.

• Membahayakan pengguna jalan yang sensitif terhadap cahaya atau suara (misalnya pengidap epilepsi). Gerakan ini menekankan bahwa keselamatan bersama lebih penting daripada privilege sebagian pengguna jalan.

2. Aspek Hukum dan Keadilan

Aturan resmi sebenarnya sudah jelas:

• Strobo dan sirine hanya boleh dipasang dan digunakan oleh kendaraan tertentu (ambulans, pemadam kebakaran, polisi, dan kendaraan dinas tertentu).

• Banyak kasus penyalahgunaan oleh kendaraan pribadi atau pejabat yang tidak dalam keadaan darurat. Masyarakat merasa aturan ini sering dilanggar, sehingga gerakan ini menjadi bentuk kontrol sosial terhadap ketidakadilan.

Stop Sirene dan Strobo Foto: dok. JDDC

3. Aspek Sosial dan Psikologis

- Strobo dan sirine bisa menjadi simbol "kesewenangan/arogansi/privilege" di jalan.

- Timbul rasa terganggu, tidak dihargai, bahkan marah saat masyarakat harus minggir tanpa alasan jelas.

- Gerakan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk lalu lintas yang lebih setara dan tertib.

4. Tantangan dan Catatan

• Perlu pemisahan jelas antara penyalahgunaan dan penggunaan yang sah. Jangan sampai gerakan ini justru menyulitkan ambulans atau kendaraan darurat yang memang berfungsi menyelamatkan nyawa.

• Edukasi dan penegakan hukum konsisten dari aparat menjadi kunci agar gerakan ini tidak sekadar menjadi wacana di media sosial.

• Stake holder pada kelompok tertentu: Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Kelurahan. Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Panglima dst. Guru, Orang tua, CEO perusahan, Ketua Komunitas, Organda, dll yang mewakili pimpinan dari masing-masing stake holder jalan raya harus ikut bertanggung jawab pada aspek edukasi dan control di lingkaran internal mereka.

Pro vs Kontra

Dalam kesempatan yang sama Jusri menambahkan, masyarakat saat ini terbagi menjadi dua, yakni ada yang pro terhadap fenomena Tot... Tot... Wuk... Wuk... dan tentu ada yang kontra melihat fenomena tersebut.

Jusri mengatakan untuk masyarakat yang Pro (alasan mendukung gerakan) akan menilai sebagai berikut:

• Keselamatan: Strobo/sirine berlebihan bisa mengganggu konsentrasi, memicu panik, bahkan kecelakaan.

• Keadilan: Aturan hanya memperbolehkan kendaraan darurat, tapi banyak disalahgunakan oleh pejabat atau pribadi.

• Kenyamanan: Suara bising dan cahaya terang membuat pengguna jalan lain merasa terganggu.

• Simbol perlawanan: Masyarakat ingin lalu lintas lebih setara, tanpa privilese berlebihan.

Namun untuk masyarakat yang kontra (Kekhawatiran/Penolakan) terhadap fenomena tersebut menilai:

• Kendaraan darurat butuh prioritas: Ambulans, pemadam, polisi tetap memerlukan strobo/sirine untuk menyelamatkan nyawa.

• Risiko salah kaprah: Gerakan bisa disalah artikan sehingga masyarakat enggan memberi jalan pada kendaraan darurat yang sah.

• Butuh penegakan hukum, bukan hanya seruan: Tanpa konsistensi aparat, penyalahgunaan tetap terjadi meski ada gerakan ini.