Polemik soal pelayanan pengawalan tot-tot wuk-wuk akhirnya berujung pada langkah tegas. Korlantas Polri memastikan layanan tersebut dibekukan sementara, seiring proses evaluasi besar-besaran terkait aturan dan mekanisme pengawalan di lapangan. Keputusan ini disampaikan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dalam rapat bersama Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (27/11/2025). “Tot tot wuk wuk ini sementara kami bekukan. Termasuk kami evaluasi proses jalannya pengawalan. Jadi, banyak yang kami tarik karena polisi juga ketika seseorang minta dikawal minta harus kami layani pak, tetapi sekarang tidak," kata Agus. "Ada aturannya yang jelas dan bahkan untuk pengawalan adalah prioritas, dan kami sedang koordinasi dengan jadi mana yang harus dikawal dan mana yang tidak harus dikawal,” katanya. Menurut Agus, evaluasi yang dilakukan tidak hanya terkait petugas yang melakukan pengawalan, tetapi juga sistem permintaan pengawalan itu sendiri. Gerakan ?stop tot tot wuk wuk? viral di media sosial sebagai protes penggunaan sirene dan strobo ilegal. TNI dan Polri turun tangan memberi penegasan aturan. Selama ini, banyak pengawalan dilakukan hanya karena permintaan individu tanpa urgensi yang jelas, sehingga polisi merasa wajib melayani meski tidak masuk kategori prioritas. Kini, Korlantas menegaskan bahwa tidak semua permintaan pengawalan bisa diakomodasi. Ada parameter yang harus dipenuhi, termasuk urgensi, kepentingan publik, hingga kelayakan jalur yang dilewati. Seluruhnya bakal disinkronkan dengan aturan baru yang sedang difinalkan. Agus juga menambahkan, koordinasi internal sedang diperkuat agar tidak ada lagi pengawalan yang dilakukan tanpa dasar regulasi. Namun, ia secara terbuka menyebut bahwa anggota dewan tetap memperoleh pengawalan penuh. “Kalau untuk anggota dewan kita kawal semua,” kata Agus. Dengan pembekuan ini, penggunaan sirene dan lampu strobo yang kerap disalahgunakan juga ikut masuk dalam daftar evaluasi. Korlantas menegaskan bakal memperketat pengawasan agar penggunaan perangkat khusus tersebut tidak lagi menimbulkan keresahan publik. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang