Kakorlantas Irjen Pol Agus Suryonugroho menyebut pembekuan sirene dan rotator masih terus dievaluasi. Di sisi lain, Kakorlantas memastikan pengawalan terhadap sejumlah pihak prioritas, termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), akan tetap dilanjutkan.Agus mengungkapkan hal ini di rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Kamis (27/11/2025). Dia menjelaskan bahwa kebijakan pembekuan penggunaan sirene dan rotator di jalan raya telah memberikan dampak positif. Oleh karena itu, kebijakan ini masih terus dipertahankan sembari menunggu hasil evaluasi lebih lanjut."Sampai kapan pembekuannya (tot tot wuk wuk) ini? Tentunya akan kami evaluasi. Dampaknya ini cukup positif," kata Agus. "Tot tot wuk wuk sementara ini kami bekukan, termasuk kami evaluasi, Pak, proses jalannya pengawalan."Agus menyebut adanya penarikan terhadap permintaan pengawalan. Ia menegaskan bahwa kini ada aturan yang lebih jelas mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan pengawalan."Jadi banyak yang kami tarik, karena polisi juga ketika seseorang minta dikawal, minta, harus kami layani. Tetapi sekarang tidak, ada aturannya yang jelas."Meski sirene dan rotator dibekukan, Kakorlantas memastikan bahwa pengawalan terhadap pejabat negara dan pihak yang memiliki kepentingan prioritas tetap dilakukan. Korlantas saat ini sedang berkoordinasi intensif dengan Sekretariat Negara (Setneg) untuk menentukan daftar pasti pihak yang berhak mendapat prioritas pengawalan.Secara spesifik, Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan bahwa anggota DPR RI adalah salah satu prioritas yang mendapatkan pengawalan."Bahkan untuk pengawalan adalah prioritas, kami sedang koordinasi dengan Setneg, jadi mana yang harus dikawal dan tidak harus dikawal, kalau untuk anggota dewan kita kawal semuanya, Pak. Tidak berani kami, Pak," ujarnya lagi.
+26 lainnya
