- Gerakan 'Stop Bayar Pajak Kendaraan' warga Jawa Tengah efektif. Sampai mendapat perhatian serius dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Jawa Tengah. Fraksi PKB pun meminta Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Tengah, Muhammad Masrofi, mengkaji ulang kebijakan pajak kendaraan bermotor yang dikeluhkan masyarakat. Muhaimin, anggota DPRD Jateng dari PKB, menjelaskan sejatinya tarif pajak kendaraan bermotor tidak mengalami kenaikan. Namun, ketiadaan program diskon atau keringanan yang sebelumnya diberikan menimbulkan persepsi sebaliknya di masyarakat. "Pada dasarnya pajaknya tidak naik. Namun karena sebelumnya ada diskon, ketika diskon itu selesai, masyarakat merasa seolah-olah terjadi kenaikan," jelas Muhaimin dikutip dari Kompas.com. Meski begitu, PKB tetap mendorong evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Muhaimin menekankan pentingnya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, tanpa menambah beban warga. "Pemerintah provinsi perlu mencari formulasi yang lebih adaptif, termasuk opsi-opsi terobosan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa menekan warga," ujarnya. Muhaimin mengingatkan ajakan 'stop bayar pajak' tidak bijak.
+69 lainnya
