Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan praktik parkir di Jakarta akan dibenahi secara menyeluruh dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai (cashless). Kebijakan ini diharapkan menutup celah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memastikan seluruh pemasukan parkir masuk langsung ke kas daerah. “Kalau parkirnya sudah transparan dan cashless, pasti semuanya akan masuk ke Balai Kota, ke Jakarta. Dan itulah yang menjadi sasaran utama saya untuk ke depan,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (2/10/2025). Langkah ini menyusul temuan Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD DKI Jakarta yang menyegel empat lokasi parkir ilegal. Ketua Pansus Perparkiran, Ahmad Lukman Jupiter, menyebut praktik tersebut merugikan PAD hingga Rp 70 miliar per tahun. Meski mendapat apresiasi atas upaya transparansi, ada tantangan yang muncul dengan penerapan sistem cashless tersebut. Rio Octaviano, Ketua Indonesia Parking Association, menekankan bahwa implementasi non-tunai membutuhkan investasi tambahan untuk koneksi internet, sistem manajemen, hingga biaya aggregator atau MDR. “Kalau Pak Gubernur mau sistem cashless, ayo kita duduk lagi supaya bisa ketemu titik tengahnya. Biayanya akan banyak lagi. Ini harus dipikirkan dari sisi operator parkir juga,” kata Rio kepada Kompas.com, JUmat (3/10/2025). Ilustrasi parkis cashless. Selain tantangan biaya, Rio juga mengingatkan perbedaan kepentingan antara pemilik properti dan operator parkir. Menurutnya, pendapatan parkir lebih besar dinikmati pemilik lokasi, sementara operator mendapatkan porsi lebih kecil. Diskusi lebih lanjut dianggap penting agar kebijakan cashless tidak merugikan pihak tertentu. Rio menambahkan, kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri parkir sejauh ini masih terbatas. Beberapa upaya untuk berdiskusi dengan Pansus DPRD tidak mendapat respons, sehingga saran dari pengalaman lapangan belum banyak masuk ke perumusan kebijakan. Sementara itu, Pramono menegaskan pengelolaan parkir di Jakarta harus berjalan transparan tanpa ada pihak yang diberi keistimewaan. Pemerintah berharap sistem cashless dapat mempersempit ruang praktik parkir liar maupun pungutan tidak resmi, sekaligus meningkatkan kontribusi PAD untuk pembangunan fasilitas publik.
