Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) merekomendasikan kebijakan manajemen parkir. Salah satunya dengan menaikkan tarif dengan tujuan mendorong pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi umum. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemacetan lalu lintas. Dengan banyaknya orang yang pindah ke transportasi umum, maka jumlah kendaraan di jalan juga akan menurun. Belum diketahui tempat parkir mana yang ditargetkan seandainya tarif parkir jadi dinaikkan, apakah gedung pemerintahan, gedung perkantoran, atau mungkin pusat perbelanjaan. Rio Octaviano, Ketua Indonesia Parking Association (IPA), mengatakan, terkait dengan tarif parkir, sebaiknya para konsultan tidak hanya berhitung secara teori. Tapi, melebarkan ruang lingkup berpikirnya sampai ke arah bisnis. "Yang perlu diketahui sekarang parkir itu adalah additional income. Kami pengelola parkir adalah perangkat atau tools untuk properti-properti yang memang mau memaksimalkan pendapatan," ujar Rio, saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/4/2025). "Kenapa? Karena orang memilih nggak bawa mobil. Orang yang tidak datang ke lokasi, orang yang tidak membawa kendaraan, orang memilih untuk tidak membawa kendaraan itu opsinya cuma dua nih. Satu, dia tetap datang dengan angkutan umum dan yang kedua, dia memang enggak datang sekalian. Mendingan dia cari ke tempat lain, yang dia bisa pakai kendaraan ke lokasi itu," ujarnya. Rio mengatakan, konsep berpikir masyarakat jadi demikian, jika dilihat dari sisi bisnis. Menurutnya, yang harus dipahami adalah parkir ini konteksnya lebih ke pendapatan tambahan. Pendapatan tersebut digunakan untuk menutupi biaya pengeluaran lainnya. "Bahkan, kalau enggak salah dari APBBI (Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia) waktu itu pernah mengeluarkan pernyataaan juga. Jadi, uang parkir ini dipakai untuk membiayai, misalnya, dia ada gedung parkir untuk listriknya, untuk fan-nya, untuk perawatannya. Jadi, itu diambil dari pendapatan parkir," kata Rio.
+26 lainnya
