Peluncuran Ekosistem Motor Listrik Nasional (Molinas) oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sinyal kuat arah pemerintah dalam mendorong elektrifikasi transportasi di Indonesia. Namun, peluncuran program tersebut dinilai perlu diikuti dengan peta jalan yang jelas, terukur, dan berkelanjutan agar tidak berhenti sebagai program pemerintah semata. World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Institute for Development of Economics and Finance Green Transition Initiative (INDEF GTI) menilai Molinas dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional. Booth motor listrik Yadea di PRJ 2026 Selanjutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut diterjemahkan menjadi arah jangka panjang yang memberikan kepastian bagi industri sekaligus manfaat bagi masyarakat. “Presiden sudah menetapkan arah yang jelas mengenai masa depan elektrifikasi transportasi Indonesia,” ujar I Made Vikannanda, Senior Manager for Resilient Cities and Transport World Resources Institute (WRI) Indonesia, dalam keterangan resmi, Rabu (19/8/2026). Peluncuran program Motor Listrik Nasional (Molinas) oleh Presiden RI Prabowo Subianto Industri Butuh Kepastian Salah satu hal yang dinilai perlu diperjelas adalah target pemerintah dalam mendorong kendaraan nol emisi. Kebijakan dapat dilakukan secara bertahap melalui peningkatan standar efisiensi kendaraan di tingkat produsen serta target pangsa penjualan kendaraan nol emisi yang meningkat secara berkala. Dengan adanya target tersebut, produsen kendaraan dapat memiliki gambaran mengenai arah pasar sehingga bisa menyesuaikan pengembangan produk, teknologi, dan investasi di Indonesia. Presiden RI Prabowo Subianto meninjau fasilitas produksi Molinas di PT ALVA serta pameran sejumlah motor listrik buatan dalam negeri di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026) Peta jalan juga diharapkan tidak hanya menyasar mobil dan sepeda motor. Pemerintah perlu memperhitungkan seluruh segmen kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil penumpang, bus, truk, hingga kendaraan komersial. Di sisi lain, penguatan industri dalam negeri juga menjadi bagian penting. Pemerintah perlu mendorong pengembangan manufaktur dan rantai pasok komponen kendaraan listrik, sekaligus memperluas pilihan model kendaraan dan membangun infrastruktur pengisian daya. WRI Indonesia dan INDEF GTI juga menilai perlu adanya lembaga yang berperan sebagai orkestrator nasional. Lembaga tersebut bertugas menyelaraskan kebijakan antar-kementerian dan pemerintah daerah, termasuk memastikan adanya sistem data yang transparan serta evaluasi secara berkala. Keseruan pengunjung Jakarta Fair 2023 yang mencoba melakukan cek penerima subsidi motor listrik Rp 7 juta dari pemerintah Insentif Harus Konsisten Selain kepastian dari sisi produksi, pemerintah juga perlu memberikan kepastian bagi konsumen. Insentif fiskal dan nonfiskal yang konsisten dan dapat diprediksi dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan permintaan kendaraan listrik. Skema pembiayaan serta instrumen fiskal berbasis emisi juga dapat dipertimbangkan untuk mendorong masyarakat beralih ke kendaraan nol emisi. Namun, penerapannya perlu memperhatikan daya beli masyarakat dan kondisi fiskal. WRI Indonesia dan INDEF GTI juga mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan pengadaan kendaraan nol emisi pada armada pemerintah, BUMN, dan perusahaan sebagai salah satu cara menciptakan permintaan awal. Gimik subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (19/2/2023). Gimik tersebut diberikan sama saja dengan potongan harga atau diskon. Pasalnya, regulasi insentif motor listrik belum resmi dikeluarkan pemerintah. Langkah tersebut dinilai dapat sekaligus membuka peluang penghematan energi dan biaya operasional.
