Pasar kendaraan listrik di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam dua tahun terakhir dan mulai memasuki fase yang lebih matang. Setelah didorong oleh insentif impor dan masuknya berbagai merek global, pemerintah kini bersiap mengalihkan fokus ke produksi dalam negeri serta penguatan infrastruktur pendukung. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin, menilai perkembangan tersebut menandai berakhirnya fase awal pasar kendaraan listrik nasional. “Di awal kita punya tiga isu utama. Pasarnya kecil karena produknya belum banyak dan harganya belum cocok. Pabrikan juga masih sedikit karena pasarnya kecil. Ini seperti lingkaran setan,” ujar Rachmat di Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026). Kabel charging station atau SPKLU jadi target pencurian di Inggris Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) di Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar 103.000 unit. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan mencerminkan akselerasi adopsi kendaraan listrik di pasar domestik. Pertumbuhan penjualan itu berjalan seiring dengan bertambahnya jumlah merek dan model yang ditawarkan ke konsumen. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar mobil listrik nasional diramaikan oleh belasan pabrikan, baik dari Asia maupun Eropa, dengan ragam produk yang semakin luas di berbagai segmen harga. Pada PEVS 2025, booth BYD dan DENZA menempati satu area seluas 800 m² yang terintegrasi di Hall B3, booth A5. Bertambahnya pilihan produk mendorong harga kendaraan listrik menjadi lebih kompetitif, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap teknologi baterai dan layanan purnajual. Skala pasar yang sebelumnya belum terbentuk, kini mulai terlihat seiring meningkatnya volume penjualan.Sejalan dengan perkembangan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa insentif impor kendaraan listrik memang sejak awal dirancang bersifat sementara. Skema ini digunakan sebagai jembatan agar pabrikan dapat masuk ke pasar sebelum diwajibkan memulai produksi di dalam negeri. “Program ini memang dirancang untuk berakhir. Supaya yang tadinya impor, sekarang sudah harus buatan Indonesia,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin. Meski insentif impor berakhir, pemerintah memastikan dukungan fiskal terhadap kendaraan listrik tetap berlanjut. Ilustrasi SPKLU mobil listrik di Tol Trans Jawa “Insentif yang masih berjalan itu cukup banyak, seperti biaya balik nama 0 persen, PPNBM 0 persen, dan pajak kendaraan bermotor juga 0 persen. Itu akan terus berlanjut,” ujar Rachmat. Dengan populasi mobil listrik nasional yang kini diperkirakan mendekati 170.00 unit, tantangan berikutnya berada pada kesiapan infrastruktur. Pemerintah menargetkan penguatan jaringan stasiun pengisian daya, terutama di ruang publik dan jalur strategis, guna memastikan pertumbuhan pasar kendaraan listrik berlanjut secara berkelanjutan. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+57 lainnya
