Rencana pemerintah memberikan insentif lebih besar untuk mobil listrik berbasis baterai nikel mendapat respons positif dari Hyundai Motor Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan upaya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat industri kendaraan listrik nasional. Sebelumnya, pemerintah tengah mematangkan skema insentif baru untuk pembelian battery electric vehicle (BEV) pada semester II/2026. Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah pemberian subsidi lebih besar untuk mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel dibanding non-nikel. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan agar pemanfaatan nikel dalam negeri semakin optimal. “Yang baterainya berbasis nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Perhitungannya nanti dilakukan oleh Menteri Perindustrian. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya? Karena supaya nikel kita terpakai,” ujar Purbaya. Chief Operating Officer HMID, Fransiscus Soerjopranoto, mengatakan banyak pihak memang mengaitkan baterai berbasis nikel dengan Hyundai, terutama setelah perusahaan membangun pabrik baterai di Karawang. Hyundai Discovery Trip, kunjungan ke pabrik Hyundai Indonesia “Karena banyak orang yang mengaitkan antara baterai nikel itu dengan Hyundai. Ya memang kita berkeinginan pada saat kita membangun pabrik baterai yang ada di Karawang, kita ingin memaksimalkan penggunaan nikel,” ujar Frans, saat ditemui di Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026). Menurut dia, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia sehingga pemanfaatannya dinilai bisa memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional. “Di mana nikel itu kan salah satu sumber daya alam kita, nomor satu di dunia. Jadi kalau kita bisa utilisasi itu, tentunya akan berkontribusi terhadap Indonesia,” kata dia. Frans melanjutkan, pada dasarnya Hyundai selalu mendukung kebijakan pemerintah terkait pengembangan industri otomotif nasional. Namun di sisi lain, perusahaan juga harus menyesuaikan strategi dengan kebutuhan pasar. “Hyundai selalu menyambut kebijakan pemerintah. Tapi kita juga harus melihat permintaan customer. Masyarakat Indonesia maunya apa, kalau maunya EV ya EV, kalau maunya hybrid ya hybrid,” ujar Frans. Selain mengikuti kebutuhan konsumen, Hyundai juga menilai penting untuk tetap adaptif terhadap regulasi yang diterapkan pemerintah. “Jadi kita harus beradaptasi dengan aturan dan kebutuhan customer,” kata dia. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+53 lainnya
