Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menilai ketidakpastian kebijakan insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV) mulai memberikan tekanan terhadap industri. Konsumen disebut cenderung menahan pembelian sambil menunggu kepastian mengenai waktu dan besaran insentif dari pemerintah. Ketua Umum Periklindo Moeldoko mengatakan, kondisi tersebut membuat penjualan kendaraan listrik tersendat di tingkat diler hingga pabrikan. Jika berlangsung terus, sejumlah diler bahkan disebut menghadapi risiko tidak mampu bertahan. Booth motor listrik Yadea di PRJ 2026 "Ini luar biasa pengaruhnya. Makanya, kalau pemerintah menikmati seperti itu, jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa insentif maju-mundur? Jadi, kadang diberikan harapan, besoknya lagi menunggu kapan akan diberikan," ujar Moeldoko, dalam RDPU Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional yang disiarkan daring, Senin (21/9/2026). Menurut dia, konsumen membutuhkan kepastian sebelum memutuskan membeli kendaraan listrik. Ketika skema insentif belum jelas, sebagian masyarakat memilih menunda pembelian. "Sehingga apa yang terjadi? Seluruh diler kita dan pabrikan sekarang stuck. Dengan kondisi tersebut, risikonya banyak dealer yang mati. Karena masyarakatnya menunggu kapan subsidi ini diberikan. Akhirnya tidak membeli motor listrik," kata Moeldoko. Keseruan pengunjung Jakarta Fair 2023 yang mencoba melakukan cek penerima subsidi motor listrik Rp 7 juta dari pemerintah Konsumen Menunggu Moeldoko menilai kendaraan listrik sebenarnya menawarkan manfaat ekonomi bagi konsumen maupun korporasi. Salah satunya adalah biaya operasional yang lebih rendah dibandingkan kendaraan bermesin pembakaran internal. Dia mencontohkan biaya bahan bakar mobil konvensional seperti Toyota Alphard yang menurutnya dapat mencapai Rp 7 juta sampai Rp 8 juta per bulan. Sementara itu, biaya penggunaan mobil listrik disebut tidak lebih dari Rp 800.000 per bulan. Motor listrik untuk pemakaian sehari-hari Selain efisiensi biaya, elektrifikasi kendaraan juga dinilai dapat membantu mengurangi emisi dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Penurunan konsumsi BBM pada akhirnya berpotensi mengurangi beban pemerintah dalam memberikan subsidi energi. Namun, berbagai manfaat tersebut dinilai perlu didukung kebijakan yang konsisten. Moeldoko meminta pemerintah tidak memberikan insentif secara maju-mundur karena ketidakpastian justru dapat menghambat pertumbuhan pasar kendaraan listrik. Ilustrasi booth Wuling di PEVS 2025 Minta Kepastian Insentif Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 3 triliun untuk program insentif pembelian sepeda motor listrik produksi dalam negeri pada 2026. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung penyaluran insentif dengan target hingga 1 juta unit kendaraan. Nilai bantuan yang disiapkan pemerintah berada di kisaran Rp 3 juta per unit. Besaran tersebut lebih rendah dibandingkan program bantuan pembelian sepeda motor listrik pada 2024 yang mencapai Rp 7 juta per unit. Booth Maka Motors di PEVS 2025 Hingga September 2026, pelaku industri masih menunggu kepastian mengenai waktu penyaluran dan mekanisme pemberian insentif tersebut. Periklindo menilai kepastian kebijakan menjadi penting agar konsumen, diler, dan pabrikan dapat menyusun perencanaan bisnis. “Sekarang ini kebijakan tentang insentif itu setahun, berikutnya janji lagi. Menunggu, belum turun-turun. Bentar lagi mungkin ingat, kasih lagi setahun. Booth MAB di PEVS 2025 “Ini tidak membawa kepastian bagi para pelaku industri. Ya tapi minimum 3 tahun lah dijanjikan, oke kasih insentif 3 tahun. Nah ini sehingga ada kepastian,” ucap Moeldoko. Karena itu, Periklindo meminta pemerintah memberikan kepastian insentif dalam jangka menengah. Dengan periode kebijakan yang lebih jelas, industri dinilai dapat menyiapkan produksi, stok, jaringan diler, hingga strategi penjualan tanpa harus menghadapi perubahan kebijakan dalam waktu singkat.
