Peralihan menuju kendaraan listrik terus didorong sebagai solusi jangka panjang untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil. Namun, transisi tersebut dinilai tidak bisa dilakukan secara instan karena menyangkut kesiapan industri, infrastruktur, hingga perilaku masyarakat. Menurut Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN), Sripeni Inten Cahyani, percepatan adopsi kendaraan listrik tetap perlu diatur ritmenya agar tidak menimbulkan gejolak di sektor lain, terutama industri kendaraan berbasis mesin pembakaran dalam (ICE). "Transisi itu tidak bisa terlalu cepat, karena kita bicara ekosistem yang harus matang. Ada fase early adopter yang harus dilewati, dan itu butuh waktu agar bisa terbentuk secara alami," kata Sripeni kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2026). Ia menjelaskan, dalam praktik global, adopsi awal kendaraan listrik umumnya berada di kisaran 10 persen dari total populasi kendaraan. Angka tersebut dinilai sebagai batas aman agar teknologi baru mulai diterima tanpa mengganggu keseimbangan pasar yang sudah ada. Ilustrasi kendaraan listrik Menurutnya, dengan porsi sekitar 10 persen, keberadaan kendaraan listrik tidak serta-merta mengganggu industri kendaraan konvensional. Justru, kondisi ini memberi ruang bagi kedua teknologi untuk berjalan berdampingan sambil menunggu kesiapan penuh menuju elektrifikasi. Sripeni juga mengingatkan bahwa skala pasar kendaraan di Indonesia sangat besar, sehingga pergeseran kecil dalam persentase sudah berarti angka absolut yang signifikan. Ia mencontohkan, untuk mendorong satu juta unit kendaraan listrik saja masih menjadi tantangan. Jumlah tersebut bahkan belum mencapai 1 persen dari total populasi sepeda motor di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kendaraan bermotor di Indonesia diperkirakan mendekati 173 juta unit pada 2025. Selain faktor industri, aspek perilaku masyarakat juga menjadi perhatian. Ia menilai, edukasi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di sektor transportasi sama pentingnya dengan mendorong adopsi kendaraan listrik. Menurut Sripeni, tanpa perubahan perilaku, upaya transisi energi akan berjalan lebih lambat karena konsumsi BBM tetap tinggi. Padahal, di sisi lain, kemampuan produksi energi domestik terbatas sehingga ketergantungan pada impor masih cukup besar. Ia menambahkan, kondisi global yang diwarnai ketidakpastian pasokan energi seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan pembenahan. Namun, langkah tersebut tetap harus dilakukan secara terukur agar tidak menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan melalui kebijakan, insentif, dan edukasi. Dengan pendekatan bertahap, diharapkan transisi menuju kendaraan listrik dapat berjalan lebih stabil dan berkelanjutan. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
