Pengembangan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dinilai berpotensi besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Namun, peluang tersebut terancam tidak optimal jika kebijakan pemerintah tidak dijalankan secara konsisten. Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional (DEN), Sripeni Inten Cahyani, menegaskan bahwa arah pengembangan kendaraan listrik tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menilai diperlukan langkah yang lebih terstruktur agar kebijakan tidak berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, Sripeni mengusulkan pembentukan lembaga khusus yang secara fokus menangani pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. “Jadi ini bukan main-main, malahan kami mau membuat satu rekomendasi untuk adanya satu badan khusus untuk mengurusi kendaraan listrik. Karena apa? Kita enggak bisa, kalau hanya sporadis (tidak ada arah),” kata Sripeni kepada Kompas.com, Selasa (14/4/2026). Di lapangan, kondisi sporadis tersebut antara lain tercermin dari kebijakan yang belum sepenuhnya terintegrasi, seperti pemberian insentif kendaraan listrik yang belum selalu diiringi kesiapan infrastruktur pengisian daya secara merata. Menurut dia, pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai regulasi dan peta jalan terkait kendaraan listrik. Namun, tantangan utama saat ini terletak pada implementasi yang belum konsisten di lapangan. “Semuanya sudah diatur, asal kita konsisten saja. Sekarang masalahnya adalah konsistensi pelaksanaan kebijakan,” ujarnya. Ilustrasi kendaraan listrik atau electric vehivle (EV).Sripeni menjelaskan, jika kebijakan dijalankan secara konsisten, maka efek berantai terhadap perekonomian akan terbentuk. Mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, masuknya investasi industri, hingga terbukanya lapangan kerja baru. Ia mencontohkan, pengembangan EV dapat mendorong berbagai komponen ekonomi, mulai dari belanja pemerintah, konsumsi, investasi, hingga ekspor. Hal ini dinilai sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah. “Karena ini harus dikaitkan dengan programnya Pak Presiden, 8 persen pertumbuhan ekonomi. Jadi harus ada unsur G yaitu insentif, tetap harus ada,” kata Sripeni. Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik, mulai dari insentif pembelian hingga dukungan investasi industri baterai. Namun, efektivitasnya dinilai masih bergantung pada konsistensi pelaksanaan di lapangan. Sripeni menekankan, peran pemerintah tetap krusial terutama pada tahap awal pembentukan pasar. Insentif diperlukan untuk mendorong adopsi hingga ekosistem kendaraan listrik terbentuk secara utuh. Tanpa konsistensi kebijakan dan dukungan berkelanjutan, ia mengingatkan industri kendaraan listrik berisiko stagnan. Bahkan, pelaku usaha bisa menahan ekspansi atau mundur jika tidak melihat kepastian arah kebijakan dalam jangka panjang. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+30 lainnya
