VinFast buka suara terkait wacana pemerintah yang akan membedakan skema insentif kendaraan listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) berdasarkan jenis baterai yang digunakan. Chief Executive Officer VinFast Indonesia, Kariyanto Hardjosoemarto, mengatakan perusahaan menyambut positif rencana tersebut karena dinilai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat transisi kendaraan bermesin pembakaran internal menuju kendaraan listrik. “Pertama respons kami tentu berterima kasih kepada pemerintah. Karena dengan diberikannya insentif ini menunjukkan keseriusan pemerintahuntuk melakukan transisi dari ICE ke EV,” ujar Kariyanto di Jakarta, Rabu (20/5/2026). Test drive VinFast VF 7 Menurut dia, percepatan adopsi kendaraan listrik juga penting di tengah kondisi global, terutama kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada besarnya subsidi energi. “Dengan transisi ke EV tentu akan mengurangi jumlah subsidi,” kata dia. Terkait rencana pemberian insentif lebih besar untuk mobil listrik dengan baterai berbasis nikel, Kariyanto mengaku memahami arah kebijakan pemerintah. Pasalnya, Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar dan ingin mengoptimalkan pemanfaatannya di industri kendaraan listrik nasional. “Mengenai pembedaan baterai kami juga dapat mengerti. Karena Indonesia memiliki sumber nikel yang luar biasa besar. Tentu pemerintah ingin mengoptimalkan hal tersebut,” ujarnya. Meski demikian, Kariyanto mengakui bahwa saat ini kendaraan listrik VinFast masih menggunakan baterai berbasis lithium ferro phosphate (LFP). Ilustrasi pabrik VinFast di Vietnam Namun, perusahaan tidak menutup kemungkinan melakukan kajian terhadap alternatif material baterai lain di masa mendatang. “Tapi untuk yang kami pakai saat ini memang baterainya masih LFP. Tapi tentu tidak menutup kemungkinan kalaupun melakukan study-study ke depannya untuk alternatif material baterai yang lain,” kata dia. “Pada intinya kami akan mengikuti apa yang bisa diberikan pemerintah. Sampai nanti benar-benar keluar insentifnya baru kami akan coba pertimbangkan apa impact-nya terhadap harga dan sebagainya,” ujar Kariyanto. Sebelumnya, pemerintah tengah mematangkan skema insentif baru untuk pembelian kendaraan listrik berbasis baterai pada semester II/2026. Salah satu opsi yang dipertimbangkan ialah pemberian subsidi lebih besar untuk mobil listrik yang menggunakan baterai berbasis nikel dibanding non-nikel. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan pemanfaatan nikel dalam negeri. “Yang baterainya berbasis nikel dan non-nikel akan berbeda skemanya. Perhitungannya nanti dilakukan oleh Menteri Perindustrian. Kenapa yang nikel lebih besar subsidinya? Karena supaya nikel kita terpakai,” kata Purbaya. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+4 lainnya
