Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) menilai kepastian kebijakan insentif motor listrik lebih penting dibandingkan besaran subsidinya. Sebab hal itu akan membuat calon konsumen menunda pembelian, sehingga berdampak langsung terhadap penjualan dan kondisi industri. Wakil Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Bidang Pengembangan dan Penelitian Prabowo Kartoleksono mengatakan, sejak awal selalu mendukung adanya insentif. Namun yang paling dibutuhkan pelaku usaha adalah kepastian kebijakan. "Kami selalu mendorong. Kami selalu meminta kepada pemerintah untuk memberikan insentif ini," katanya yang ditemui di Jakarta, belum lama ini. "Tapi intinya gini, insentif itu bagus kalau ada. Nah, jangan sampai kayak tahun 2025. Kami dari industri itu selalu berbicara gini, kalau mau dikasih, kasih. Kalau enggak, enggak," katanya. Honda CUV e di IIMS 2026 "Jadi kami di industri bisa menyikapinya. Tapi ini kan enggak. Tahun 2025 kan nanti bulan ini. Begitu datang bulannya, orang-orang yang tadinya mau beli motor listrik bermikir, kalau saya beli sekarang, tiba-tiba nanti bulan depan keluar subsidinya yang Rp 7 juta, itu masih ingat ya, Rp 7 juta. Terus bagaimana? Rugi dong saya. Saya harus bayar ekstra Rp 7 juta dibanding teman-teman yang baru akan beli bulan depan," ujarnya. "Ya sudah kalau gitu saya nunggu. Nunggu, nunggu, nunggu," katanya. Ia berharap pemerintah dapat segera memberikan kepastian mengenai arah kebijakan insentif kendaraan listrik. Dengan begitu, produsen, diler, hingga konsumen memiliki kepastian dalam mengambil keputusan dan industri dapat terus tumbuh. "Ini serius. Sudah pada bangkrut. Sudah PHK semua," kata Prabowo. ALVA Resmikan ALVA Studio Indy Bintaro, Punya 21 Colokan Cas Calon Pembeli Menurut Prabowo, bagi calon pembeli, selisih harga beberapa juta rupiah merupakan nilai yang cukup besar sehingga mereka lebih memilih menunggu kepastian insentif daripada membeli lebih awal. Padahal, kondisi tersebut berdampak langsung pada penjualan produsen dan jaringan distribusi. Prabowo mengatakan, industri sebenarnya tidak mempermasalahkan apabila pemerintah memutuskan tidak memberikan insentif. Dengan begitu, pelaku usaha bisa segera menyusun strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi pasar. "Tapi kalau enggak dikasih ya enggak apa-apa. Kami sebagai industri langsung bisa bersikap. Oh, berarti enggak akan ada insentif. Kami akan berusaha bagaimana cara menjual, bagaimana cara memproduksi supaya biayanya bisa turun, dan lain-lain sebagainya," ujarnya. Motor listrik Sunra Kepastian Besaran insentif bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi pasar. Menurutnya yang lebih penting adalah adanya kepastian, sehingga konsumen tidak terus menunda keputusan membeli kendaraan. Menurut dia, selama masyarakat terus berharap akan ada subsidi baru, transaksi akan tertahan dan pasar sulit bergerak. "Tapi ini enggak, paham ya maksudnya? Jadi kalau itu selalu diberi harapan-harapan terus, pembeli menunggu," ujarnya. "Harganya cuma, katakanlah, Rp 21 juta. Dia dapat Rp 5 juta nanti subsidi. Itu besar seperempat (harga). Saya pun pasti akan nunggu. Nunggu saja, Rp 5 juta lumayan," ujarnya. "Tapi nunggu itu enggak bagus buat industri. Karena hasilnya tidak terjadi," kata Prabowo. Booth motor listrik Yadea di PRJ 2026 Insentif Pemerintah mulai memberikan bantuan pembelian motor listrik pada 2023 sebesar Rp 7 juta per unit untuk kendaraan yang memenuhi persyaratan tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Program tersebut kemudian berlanjut pada 2024 dengan skema yang sama. Namun, memasuki 2025, kepastian mengenai kelanjutan insentif sempat menjadi tanda tanya. Kondisi tersebut membuat pasar melambat karena banyak konsumen memilih menunggu pengumuman resmi pemerintah. Selanjutnya, pemerintah berencana perubahan skema bantuan menjadi Rp 5 juta per unit bagi motor listrik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Namun belum terealiasi.
