Pemerintah menegaskan pertumbuhan pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia tidak semata-mata ditopang oleh insentif fiskal. Menurut pemerintah, lonjakan penjualan EV yang terjadi dalam dua tahun terakhir mencerminkan perubahan struktur pasar yang semakin matang dan berkelanjutan. Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rachmat Kaimuddin, mengatakan bahwa pertumbuhan EV di Indonesia menunjukkan pola eksponensial, bahkan ketika pasar otomotif global cenderung melambat. “Ini sudah bukan lagi produk eksotik atau niche. EV sudah mulai masuk ke industri arus utama. Pertumbuhannya eksponensial,” ujar Rachmat dalam paparannya di Jakarta, Jumat (30/1/2026). Ia menjelaskan, secara global penjualan mobil konvensional cenderung stagnan, namun kendaraan listrik justru menunjukkan tren sebaliknya. Di Indonesia, pertumbuhan EV bahkan dinilai lebih agresif dibandingkan beberapa negara kawasan. Rachmat memaparkan, penjualan EV di Indonesia meningkat signifikan sejak 2021. Dari hanya sekitar 600 unit pada 2021, penjualan melonjak menjadi puluhan ribu unit dalam dua tahun berikutnya, lalu menembus ratusan ribu unit pada 2024-2025. Pangsa pasar EV nasional pun terus membesar hingga mendekati dua digit. GAC Aion UT yang dipamerkan di Auto Shanghai 2025. Menurut dia, insentif fiskal seperti PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) memang berperan sebagai akselerator di fase awal, namun bukan satu-satunya faktor pendorong permintaan. Seiring waktu, konsumen mendapatkan nilai yang jauh lebih baik dari produk EV yang tersedia di pasar. “Harganya turun, kapasitas baterainya naik, dan pilihan modelnya semakin banyak. Jadi konsumen sekarang membeli EV bukan hanya karena insentif,” kata Rachmat. Ia menambahkan, perubahan paling signifikan terlihat pada segmen harga menengah. Jika pada pertengahan 2023 mobil listrik dengan konfigurasi empat pintu dan lima penumpang masih dibanderol di atas Rp 700 juta, kini segmen harga tersebut mulai terisi oleh berbagai model dengan harga yang lebih terjangkau. Akibatnya, area pasar yang sebelumnya kosong kini mulai padat. Pangsa pasar EV di rentang harga kendaraan konvensional populer seperti Avanza hingga Innova pun meningkat tajam, menandakan pergeseran preferensi konsumen. Rachmat juga menepis kekhawatiran bahwa berakhirnya insentif tambahan pada akhir 2025 akan membuat pasar EV melemah. Menurutnya, struktur insentif dasar yang sudah ada sejak 2022 masih tetap berlaku dan cukup signifikan. “Preferential tariff itu masih ada. BBNKB nol persen, PKB nol persen, PPnBM nol persen. Ini bukan insentif kecil,” ujarnya. Selain itu, komitmen produsen untuk berproduksi di dalam negeri dinilai memperkuat fondasi pasar. Pada 2026, pemerintah memproyeksikan hampir seluruh penjualan EV berasal dari merek yang telah atau sedang memasuki fase produksi lokal (CKD). Dengan kondisi tersebut, pemerintah optimistis adopsi kendaraan listrik di Indonesia akan terus berlanjut, bahkan tanpa tambahan insentif fiskal. Tantangan berikutnya, menurut Rachmat, justru terletak pada penguatan infrastruktur pengisian daya agar mampu mengimbangi pertumbuhan populasi kendaraan listrik di jalan. “Kalau produknya sudah masuk dan pasarnya sudah terbentuk, charging harus menyusul. Itu PR kita berikutnya,” kata Rachmat. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+69 lainnya
