PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyatakan siap untuk mendukung program mobil nasional yang tengah disiapkan pemerintah. Namun, dukungan tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk produk melainkan melalui pengembangan sumber daya manusia hingga rantai pasok industri. Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto mengatakan, Toyota sebagai bagian dari industri otomotif nasional akan mengikuti arah kebijakan pemerintah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki perusahaan. Pabrik mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang, Jawa Barat. "Kalau mengenai mobil nasional dan motor nasional, tentu kita mendukung program pemerintah. Kita sebagai bagian dari industri Indonesia mendukung pemerintah," kata dia di sela GIIAS 2026, ICE BSD City, Tangerang, belum lama ini. Bentuk Dukungan Menurut dia, bentuk dukungan yang diberikan Toyota akan disesuaikan dengan kesiapan teknologi dan kemampuan perusahaan. "Misalnya pemerintah meminta untuk BEV (Battery Electric Vehicle), mungkin kita belum siap untuk BEV-nya. Tapi paling tidak kita punya people development, kita punya supply chain. Itu yang bisa kita bantu untuk mendukung mobil nasional," ujar Nandi. Ia menjelaskan, kontribusi terhadap program mobil nasional tidak hanya diukur dari kemampuan menghadirkan produk, tetapi juga membangun ekosistem industri yang lebih kuat. "Jadi kita lebih ke arah bagaimana men-support, bukan hanya produknya, tetapi juga ekosistem dan people development," katanya. Ikuti Target TKDN 60 Persen Selain mendukung program mobil nasional, Toyota juga menyatakan siap mengikuti kebijakan pemerintah terkait peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi 60 persen. Saat ini, kendaraan Toyota yang diproduksi di Indonesia rata-rata memiliki kandungan lokal sekitar 40 persen. Proyek mobil nasional I2C yang digarap oleh PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) "Kita ikuti target pemerintah. Kita lagi diskusi untuk menuju 60 persen ini, apa yang akan kita bisa lakukan," kata Nandi. Menurutnya, peningkatan kandungan lokal selama ini terus dilakukan secara bertahap. Namun, keputusan untuk melokalisasi suatu komponen juga mempertimbangkan skala ekonomi. "Kalau volumenya sudah mencapai skala ekonomis, tentu kita lakukan lokalisasi. Tapi kalau memang belum, sementara kebijakan pemerintah menuntut itu, ya kita akan lakukan juga," ujarnya. Ia menambahkan, jika pemerintah menetapkan persyaratan tertentu dalam program mobil nasional, Toyota akan menyesuaikan strategi bersama kantor pusat di Jepang. "Tentu kita akan berbicara dengan headquarter di Jepang mengenai apa yang bisa kita lokalisasi untuk mencapai itu. Kalau tidak, kan kita tidak bisa ikut program," kata Nandi. "Kita siap," tegasnya.
