Kebijakan Zero ODOL 2027: Apa Kata Pengusaha Truk Indonesia?

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2027.

Sebenarnya, kebijakan seperti ini sudah dicanangkan sejak 2017, tetapi belum juga terlaksana.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo, penerapan kebijakan Zero ODOL 2027 sulit tercapai karena pemerintah belum memberikan kemudahan dalam proses administrasi bagi pelaku usaha transportasi.

Kondisi jemabtan Muara Lawai, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan yang ambruk setelah dilewati Odol pengangkut baru bara roboh, Senin (30/6/2025).

Agus mengatakan bahwa pemerintah seharusnya menyiapkan skema yang mengakomodasi pelaku usaha yang ingin menormalkan kendaraannya.

“Harus adanya kita ini mengakomodir. Entah itu bahasanya amnesti, entah adanya itu pemutihan. Silakan, beri mereka kesempatan kemudahan. Silakan, kamu ngaku dosa,” ujar Agus kepada Kompas.com, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, banyak pengusaha yang sebenarnya ingin patuh, namun kesulitan mengurus legalitas kendaraan yang sudah dimodifikasi atau dinormalisasi. “Normalisasi itu tidak mudah. Sekadar potong itu gampang. Yang ruwet adalah mendapatkan legalitas dokumen atas kendaraan yang sudah dilakukan normalisasi tadi. Itu harus difasilitasi, diberikan kemudahan,” kata Agus.

Agus juga menyoroti pendekatan pemerintah yang dinilai tidak menyeluruh dalam menyiapkan kebijakan Zero ODOL.

Pemerintah hanya fokus pada target akhir tanpa memperhatikan kondisi lapangan. “Pemerintah ini hanya melihat dari kaca depan. Tidak mau kaca belakang. Bahwa 2027 saya mau Zero ODOL. Eh, kaca belakangnya banyak kendaraan ini bagaimana? Yang tidak bisa mematuhi regulasi,” ujar Agus.

Ia menambahkan bahwa kebijakan seperti peremajaan armada atau normalisasi kendaraan tidak bisa diterapkan secara tiba-tiba tanpa data yang akurat dan dukungan administratif.