Pengguna kendaraan mulai kesulitan menemukan Pertalite di sejumlah SPBU, terutama gerai berkonsep Signature yang kini lebih banyak menyediakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo. Perubahan tersebut memunculkan kekhawatiran baru, khususnya bagi pengguna kendaraan harian dan kelompok berpenghasilan rendah yang selama ini sangat bergantung pada Pertalite untuk menunjang mobilitas. Bagi sebagian orang, selisih harga beberapa ribu rupiah per liter bukan perkara sepele. Kenaikan biaya bahan bakar bisa berdampak langsung terhadap pengeluaran bulanan, terutama untuk pekerja informal, ojek online, hingga pengguna sepeda motor yang mengandalkan kendaraan sebagai alat mencari nafkah. Dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Jayan Sentanuhady, menilai kondisi tersebut memang tidak terlalu menjadi masalah bagi kelompok masyarakat mampu. Namun, situasinya berbeda untuk warga dengan penghasilan terbatas. “Bagi masyarakat mampu tentu tidak masalah. Tapi bagi masyarakat tidak mampu tentu berat kalau bahan bakar diserahkan ke harga pasar,” ujar Jayan kepada Kompas.com, Kamis (7/5/2026). Kondisi ini makin terasa karena harga BBM nonsubsidi memiliki selisih cukup jauh dibanding Pertalite. Warga mengantre BBM di salah satu SPBU di Jalan Imam Bonjol, Palangka Raya, Jumat (8/5/2026). Antrean panjang BBM di SPBU di Palangka Raya sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Warga harus mengantre berjam-jam untuk dapat mengisi bahan bakar. Dalam penggunaan harian, terutama untuk pengendara motor dengan mobilitas tinggi, pengeluaran bahan bakar bisa meningkat signifikan dalam sebulan. Meski memberatkan sebagian pengguna kendaraan, sejumlah pengamat menilai pembatasan penggunaan BBM subsidi memang sulit dihindari demi mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih sesuai spesifikasi mesin. Guru Besar ITB, Tri Yuswidjajanto Zaenuri, mengatakan pengguna kendaraan seharusnya mulai menggunakan BBM sesuai rekomendasi pabrikan. Menurut dia, penggunaan BBM dengan kadar oktan yang tepat bukan hanya berdampak pada performa mesin, tetapi juga berkaitan dengan emisi gas buang dan kualitas udara. “Seharusnya masyarakat menggunakan BBM sesuai rekomendasi pembuat kendaraan agar emisi gas buangnya sesuai dengan hasil uji tipe dan regulasi yang berlaku,” kata Tri. Ia juga menyinggung soal biaya kesehatan akibat polusi udara yang dinilai jauh lebih besar dalam jangka panjang. Karena itu, pengetatan distribusi BBM subsidi disebut dapat menjadi cara untuk mendorong masyarakat beralih ke BBM yang lebih sesuai spesifikasi kendaraan. Selain itu, kebijakan penghapusan barcode bagi kendaraan yang tidak memenuhi syarat membeli BBM subsidi dinilai akan mempersempit ruang penggunaan Pertalite secara tidak tepat sasaran. Meski demikian, proses transisi tersebut dinilai tidak bisa dilepaskan dari kondisi daya beli masyarakat. Sebab, bagi sebagian pengguna kendaraan roda dua, BBM murah masih menjadi penopang utama mobilitas harian. Jayan menilai pemerintah sebenarnya tetap bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, meski tidak selalu dalam bentuk subsidi BBM langsung. “Subsidi itu tidak harus berupa bahan bakar atau makanan. Bisa juga dalam bentuk lain, intinya yang bisa meringankan beban masyarakat,” ucapnya. Artinya, ketika akses terhadap BBM subsidi makin dibatasi, pemerintah dinilai perlu memastikan ada skema lain yang mampu menjaga daya beli masyarakat kecil, terutama bagi pekerja harian yang menggantungkan mobilitas dan penghasilannya pada kendaraan pribadi. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+60 lainnya
