- Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan pembahasan pembentukan tim teknis penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan atau Over Dimension Over Loading (ODOL), di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Pembahasan dilakukan Menhub bersama perwakilan Asosiasi Pengemudi Independen (API), Asosiasi Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya pada 4 Agustus 2025, yaitu membentuk tim kecil yang terdiri dari Komisi V DPR, perwakilan Kemenhub, kementerian/lembaga terkait, dan asosiasi pengemudi untuk membahas hal-hal teknis. Tujuan pembentukan tim adalah menampung aspirasi semua pihak sekaligus menyusun tahapan implementasi kebijakan zero ODOL secara bertahap dan terukur. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bahas tim teknis ODOL Dudy menjelaskan, adanya tim kecil diharapkan bisa melibatkan kementerian lain, sebab permasalahan ODOL tidak hanya menjadi urusan Kemenhub. "Ada juga kementerian lain yang bisa kita ajak bicara. Harapan kami kementerian lain bisa dilibatkan sehingga teman-teman pengemudi, misalnya soal kesejahteraan, bisa berbicara langsung dengan kementerian terkait," ucap Dudy dalam keterangan resminya. Selain itu, Dudy juga menerima masukan dari pengemudi logistik, di antaranya mengenai standarisasi kendaraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menambahkan sejumlah usulan dari Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara, antara lain perpanjangan SIM B1 Umum dan B2 Umum tanpa membayar PNBP, program rumah bersubsidi bagi pengemudi logistik, serta dukungan pendidikan anak-anak pengemudi hingga perguruan tinggi melalui KIP Kuliah dan PIP. Menanggapi hal itu, Dudy menegaskan perlunya keterlibatan kementerian/lembaga terkait karena isu tersebut bersifat lintas sektor. Ilustrasi penindakan truk ODOL "Berkaitan dengan usulan itu, kami akan memasukkannya ke dalam pembahasan tim bersama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Pendidikan, serta Korps Lalu Lintas," katanya.
+41 lainnya
