— Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kerap menjadi momok menakutkan bagi masyarakat di berbagai daerah. Gelombang kepanikan yang muncul setiap kali kebijakan ini diumumkan dinilai bukan tanpa sebab. Hampir setiap ada isu kenaikan harga BBM, warga berbondong-bondong ke SPBU untuk mengisi bensin hingga penuh. Penampakan Minitrans di lahan parkir bus transjakarta. Kondisi ini mengakibatkan antrean yang mengular di sejumlah SPBU. Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Ki Darmaningtyas menilai, akar masalahnya terletak pada kegagalan pemerintah dalam menyediakan alternatif mobilitas yang manusiawi dan terjangkau. "Sekarang ini masyarakat menjadi panik, karena enggak ada daerah yang mempunyai angkutan umum cukup baik, kecuali Jakarta saja," ujar Darmaningtyas, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Kondisi transportasi publik di Indonesia saat ini memang tampak timpang. Sementara Jakarta terus bersolek dengan integrasi MRT, LRT, dan Transjakarta, wilayah lain justru mengalami kemunduran. Ketiadaan pilihan ini memaksa masyarakat untuk mengandalkan kendaraan pribadi, baik mobil maupun sepeda motor, untuk menunjang produktivitas harian. Menyambut Lebaran 2026, MRT, LRT Jabodebek, dan TransJakarta hanya Rp 1 dua hari pertama Idul Fitri. Akhirnya, setiap fluktuasi harga BBM langsung memukul dapur warga secara telak. "Ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi sangat tinggi. Maka ketika BBM naik, secara otomatis mereka menjadi panik," kata Darmaningtyas. Ilustrasi Jaklingko. Darmaningtyas juga menyoroti langkah pemerintah yang dinilai kurang tepat sasaran dalam merespons isu energi. Menurutnya, fokus pemerintah yang mendorong konversi kendaraan pribadi berbasis BBM ke listrik dianggap sebagai langkah yang tidak menyentuh substansi masalah kemacetan dan ketergantungan energi. Ia berpendapat bahwa momentum kenaikan BBM seharusnya menjadi titik balik bagi pemerintah untuk membenahi angkutan massal secara masif. "Tapi ini juga enggak pernah menjadi pelajaran bagi pemerintah. Mestinya dalam kondisi seperti ini, pemerintah itu membuat program yang cerdas," kata Darmaningtyas. Ia menekankan bahwa subsidi atau anggaran negara seharusnya dialokasikan untuk memperkuat armada angkutan umum di daerah-daerah yang selama ini dianaktirikan. "Membeli bus-bus listrik untuk angkutan umum yang dibagikan ke semua daerah. Bukan malah mengkonversi sepeda motor BBM menjadi sepeda motor listrik. Pemerintah sepertinya selalu mengulangi kebodohan-kebodohan yang sudah terjadi pada masa lalu," ujarnya. Hingga saat ini, pemerintah memang tengah gencar mempromosikan ekosistem kendaraan listrik lewat berbagai insentif. Namun, bagi para pengamat, selama kebijakan tersebut masih berorientasi pada kendaraan pribadi, masalah klasik seperti kemacetan dan kepanikan ekonomi akibat harga energi akan terus berulang di masa depan. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+76 lainnya
