Rencana pemerintah untuk melakukan konversi sepeda motor bahan bakar bensin menjadi motor listrik hingga 120 juta dinilai bukan perkara mudah. Dari sudut pandang pelaku bengkel konversi, tantangan terbesar justru berasal dari sisi aturan pemerintah, bukan cuma eksekusi di lapangan. Pendiri Bintang Racing Team (BRT), Tomy Huang, mengatakan pihaknya sudah terlibat sejak awal dalam program konversi kendaraan listrik nasional. "Latar belakang BRT sebenarnya adalah perusahaan yang diajak kementerian untuk membangun program konversi, mulai dari penyusunan aturan hingga pelaksanaannya sejak 2019 sampai berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo, dari era Arifin Tasrif hingga Bahlil Lahadalia," kata Tomy kepada Kompas.com, Senin (6/4/2026). Honda Tiger hasil konversi motor listrik karya BRT Electric "Jadi memang kami terlibat langsung menjalankan program tersebut. Kalau ditanya soal tantangan, sebenarnya tantangan terbesar sudah lewat, terutama pada periode awal 2020 sampai 2024," ujarnya. Tomy mengatakan, saat pertama kali ada program konversi, pihaknya sibuk membangun sistem birokrasi, melakukan uji coba, menyusun spesifikasi yang layak, menjalani uji tipe, hingga mencari pasar. Fase awal program memang cukup berat karena banyak aspek yang harus dibangun dari nol. Mulai dari regulasi, kesiapan teknis, hingga edukasi pasar kepada masyarakat. Namun, kondisi saat ini dinilai sudah jauh lebih siap. "Sekarang, hampir semua tantangan itu sudah tidak ada. Kalaupun masih ada kendala di lapangan, umumnya hanya terkait birokrasi di kepolisian. Itu pun sebenarnya masuk ranah aturan," ujarnya. "Menurut saya, tantangan ini bisa dibagi dua, yakni yang bisa dibenahi oleh swasta dan yang berbasis regulasi," kata Tomy. Proses konversi motor matik menjadi motor listrik di bengkel spesialis konversi BRT, komponen mesin dicopot Ia menjelaskan, dari sisi swasta, pelaku usaha sebenarnya sudah siap mendukung program konversi. Sementara dari sisi regulasi, hambatan yang tersisa dinilai tidak terlalu signifikan. "Untuk regulasi, terutama di tingkat pemerintah daerah, sebenarnya tidak ada masalah besar. Program ini sudah berjalan, terakhir pada Desember 2024, total konversi mencapai sekitar 1.300 unit. Bahkan, lebih dari 1.000 unit dilakukan dalam waktu kurang dari satu bulan," katanya. "Artinya, secara teknis program ini sebenarnya tidak lagi menghadapi tantangan berarti," kata Tomny. Meski demikian, Tomy menyoroti persoalan utama yang kerap menghambat percepatan program, yakni lambatnya pelaksanaan kebijakan. "Persoalan yang sering muncul justru pada perencanaan pemerintah yang sudah dibuat sejak awal tahun, tetapi pelaksanaannya kerap terlambat hingga kuartal tiga atau empat. Jadi tantangannya pelaksanaan lambat," ujar Tomy. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+39 lainnya
