Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan wacana pemerintah yang ingin melakukan konversi motor listrik dengan target 120 juta unit. Tujuannya baik, yaitu untuk mengurangi ketergantungan impor BBM, sehingga bisa menghemat devisa negara. Namun, target ambisius tersebut dinilai melompati banyak realitas di lapangan. Pada pemerintahan yang sebelumnya, program konversi motor listrik sudah coba dijalankan, namun tidak memenuhi target. Pada Maret 2023, pemerintah memberikan subsidi Rp 7 juta lewat Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2023. Melihat sepinya peminat, pada Desember 2023 nilai subsidi dikerek jadi Rp 10 juta per unit. Dukung Program Elektrifikasi, Puluhan Siswa SMK Lakukan Konversi Motor Listrik Masih sepi juga minat orang mengkonversi motor bensinnya jadi motor listrik, muncul berbagai program konversi gratis. Tapi, gimik tersebut masih tidak bisa menggerakkan minat masyarakat untuk melakukan konversi. Pengamat otomotif nasional, Bebin Djuana, mengatakan, dirinya meragukan jika konversi motor listrik yang targetnya mencapai 120 juta kendaraan menjadi proyek pemerintah. Bukan tanpa alasan, mekanisme pendanaan dan birokrasi sering kali menjadi batu sandungan utama ketika sebuah program nasional dipaksakan berjalan sebagai proyek penunjukan terpusat. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mencoba menaiki motor listrik hasil konversi dari motor konvensional di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (22/8/2024). "Kalau ini jadi proyek pemerintah dan dikerjakan bengkel swasta, pasti banyak yang menghindar karena tidak jelas kapan dibayar," ujar Bebin, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Beban Pajak dan Standardisasi Menurut Bebin, alih-alih mengikat program ini dalam skema proyek pemerintah yang kaku dan rawan kendala pencairan dana bagi para pelaku UMKM atau bengkel rekanan, pemerintah seharusnya mengambil peran sebagai regulator dan fasilitator. Paket konversi motor listrik Fokus utama yang perlu dibenahi adalah menciptakan ekosistem yang sehat, mulai dari pemangkasan biaya komponen hingga kepastian regulasi. "Yang saya maksud, biarkan secara alami masyarakat melakukan konversi, komponen-komponen jangan dibebani macam-macam pajak, karena program pemerintah, sehingga harga bersahabat. Standarisasi jelas," kata Bebin. Bengkel konversi motor listrik di Solo, bisa mengajukan subsidi Rp 10 juta dari pemerintah Jika insentif diberikan pada sektor hulum, seperti pembebasan pajak untuk baterai, controller, dan motor penggerak (kit konversi), maka harga jual di tingkat konsumen akan turun dengan sendirinya tanpa perlu disuntik subsidi yang rumit secara birokrasi. Selain itu, standardisasi komponen menjadi kunci agar masyarakat merasa aman dan tidak bingung saat harus melakukan penggantian suku cadang di kemudian hari. Dukung Program Elektrifikasi, Puluhan Siswa SMK Lakukan Konversi Motor Listrik Keberlanjutan Bisnis Bengkel Konversi Lebih lanjut, Bebin melihat bahwa daya tarik bisnis konversi bagi bengkel-bengkel swasta dan UMKM bukan hanya terletak pada jasa pemasangan awal, melainkan pada ekosistem jangka panjangnya. Ketika populasi motor listrik hasil konversi sudah terbentuk secara alami karena harga yang murah, roda ekonomi bengkel lokal akan berputar dengan sendirinya melalui layanan purnajual. "Bengkel-bengkel yang mengkonversi juga mendapat penghasilan dari pemeliharaan purna konversi," ujarnya. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+34 lainnya
