Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) buka suara soal petisi berjudul “Kami Dirugikan! Harga Wuling Binguo EV Turun Rp 180 juta dalam 7 Bulan!” yang telah digagas sejak ajang GIIAS 2025 oleh Zyovanni. Isi petisi yang kini telah ditandatangani 1.145 orang ini menyoroti tiga tuntutan utama, yakni kepastian program pengisian daya gratis, pemberian adaptor dengan harga khusus, serta kompensasi finansial sebesar Rp 20 juta hingga Rp 30 juta per unit. Meski Wuling sempat merespons dengan meluncurkan Wuling Loyalty Program, langkah tersebut dinilai belum sesuai ekspektasi komunitas. Program itu dipandang masih sebatas gimmick karena tidak memberikan kepastian waktu, nilai, maupun bentuk kompensasi. Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI mengatakan harga mobil bekas itu memang tidak diatur secara spesifik di Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). “Jaminan harga (mobil bekas) tak diatur spesifik, harga menjadi kesepakatan para pihak maupun perkembangan pasar,” ucap Rio kepada Kompas.com, Selasa (16/9/2025). Petisi tersebut bermula dari depresiasi harga Binguo EV yang terlalu ekstrem dalam waktu singkat, yang dinilai merugikan konsumen awal. Pada Desember 2023 Binguo EV diluncurkan dengan banderol Rp Rp?410 sampai 415 juta. Karina pemilik Wuling Binguo ev Melansir situs change.org, Selasa (16/9/2025) konsumen awal mendapatkan unit dengan potongan harga, sehingga harga belinya sekitar Rp 315 juta. Pada Juni 2025, diskon besar-besaran hingga Rp80 juta, harga terus turun karena persaingan pasar sampai Juli 2025 berkat hadirnya kompetitor seperti BYD Atto 1. Harga Binguo EV anjlok ke Rp235 sampai 250 juta, terjadi hanya dalam kurun waktu 2-6 bulan sejak pembelian awal. Hal itu dinilai bukan sebagai depresiasi wajar, tapi keputusan bisnis sepihak yang sangat merugikan konsumen awal. Wuling Luncurkan New Binguo EV Total penurunan harga Binguo EV diklaim mencapai Rp180 juta atau 43 persen hanya dalam 7 bulan. Penurunan drastis itu dinilai bukan karena pasar atau pemakaian, melainkan strategi Wuling yang tidak transparan dan tidak berpihak pada konsumen awal. Terkait petisi tersebut, menurut Rio, sah-sah konsumen membuat petisi karena menjadi bagian hak konsumen yang dilindungi oleh undang-undang. “Konsumen berhak menyampaikan pendapatnya, itu dijamin oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen, YLKI meminta pelaku usaha mempertimbangkan setiap keluhan konsumen, sehingga menjadi bahan masukan perubahan kedepan,” ucap Rio. Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
+32 lainnya
