Ketua MPR RI Eddy Soeparno menyampaikan bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat sempat diganggu organisasi masyarakat (ormas) dan aksi premanisme. Kabar tersebut disampaikannya ketika memenuhi undangan kunjungan ke pabrik BYD di Shenzhen, China. Sehingga, dirinya meminta pemerintah menindak tegas premanisme yang menghambat laju investasi di Tanah Air. "Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy dalam akun instagramnya dikutip Senin (21/4/2025). Ia menilai seluruh investasi di Indonesia yang bertujuan meningkatkan industrialisasi, manufaktur, dan hilirisasi di dalam negeri perlu disambut baik dan didukung, termasuk BYD. Jangan sampai investor yang datang justru tidak mendapat jaminan. Diketahui, pabrik BYD di Indonesia digadang bakal menjadi pabrik otomotif terbesar di ASEAN. Saat ini, luas lahan pabrik BYD adalah 108 hektare (Ha) dan telah memutuskan pengembangan serta penambahan baru menjadi 126 Ha dengan kisaran investasi Rp 11,7 triliun. "Pembangunan pabrik BYD di Indonesia nantinya merupakan salah satu yang tercepat, karena sebelumnya untuk membuat pabrik mobil listrik di China dan di Thailand membutuhkan waktu 10-16 bulan," kata Liu Xueliang, General Manager BYD Asia-Pacific beberapa waktu lalu. Rencananya BYD Indonesia akan menambah kapasitas produksi dari yang awalnya 150.000 unit per tahun. Kemudian terbuka untuk pengembangan fasilitas baterai dan kendaraan jenis Plug In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) premium di awal tahun depan. Disebutkan penambahan kapasitas produksi ini rencananya akan menambah total tenaga kerja dari sebelumnya 8.700 orang menjadi 18.814 orang. Pembangunan pabrik ini ditargetkan akan memulai produksi komersialnya pada awal 2026. Sebagai informasi, fasilitas produksi mobil listrik BYD dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat. Diberitakan sebelumnya, BYD menggelontorkan investasi hingga Rp 11,7 triliun.
+27 lainnya
