Rencana impor 105.000 kendaraan niaga dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menjadi sorotan karena dinilai berpotensi mengurangi dampak ekonomi bagi industri dalam negeri. Di tengah kritik tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa kebijakan ini tidak akan menambah beban baru bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, pengadaan kendaraan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dibiayai melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang akan dicicil pemerintah sekitar Rp 40 triliun per tahun selama enam tahun. PT Agrinas Pangan Nusantara resmi mengimpor 105.000 unit kendaraan niaga asal India untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih dengan nilai kontrak mencapai Rp 24,66 triliun. “Jadi, untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan risiko fiskal karena setiap tahun pun itu sebagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 yang disiarkan daring, dikutip Selasa (24/2/2026). Ia menegaskan, belanja tersebut sebenarnya sudah dialokasikan setiap tahun dalam APBN, hanya mekanisme penggunaannya yang berubah. “Jadi, setiap tahun pun memang kita belanja segitu. Cuma sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaannya,” ujarnya. Purbaya menambahkan, pembayaran cicilan dilakukan dengan mengalihkan sebagian alokasi dana desa yang memang telah dianggarkan. “Yang berubah hanyalah mekanisme penyaluran anggaran, bukan penambahan beban baru,” kata dia. Namun, skema tersebut berarti sebagian dana desa yang sebelumnya digunakan langsung untuk pembangunan dan pemberdayaan di daerah dialihkan untuk pembiayaan pengadaan kendaraan. Ribuan unit pikap Mahindra buat Koperasi Merah Putih tiba di Tanjung Priok. Alasan Impor Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara memutuskan mengimpor total 105.000 kendaraan dari India. Pengadaan tersebut terdiri dari 35.000 pikap 4x4 dari Mahindra & Mahindra, serta masing-masing 35.000 pikap 4x4 dan truk roda enam dari Tata Motors. Direktur Utama Agrinas Joao Angelo De Sousa Mota menjelaskan, efisiensi anggaran sebagai pertimbangan utama. “Pertama masalah harga. Produk-produk yang ada, baik dari mana pun yang men-supply pasar Indonesia, harganya kalau 4x4 sangat mahal,” ujarnya. “Jadi dengan mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak. Karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia,” jelasnya. Selain harga, Agrinas menilai produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar dalam waktu singkat tanpa mengganggu distribusi untuk sektor lain. Sebagai perkembangan terbaru, sebanyak 1.000 unit kendaraan impor telah tiba di Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok pada awal pekan ini. “Iya (sudah sampai 1.000 unit),” kata Joao. Tata Yodha 2.0 pikap Untuk memastikan kelancaran pasokan, Agrinas juga telah membayar uang muka sebesar 30 persen atau sekitar Rp 21,58 triliun kepada prinsipal. Dampak Ekonomi Dalam Negeri Di tengah alasan efisiensi, keputusan impor dalam jumlah besar memicu kekhawatiran dari industri otomotif nasional. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan industri dalam negeri sebenarnya memiliki kapasitas produksi pikap lebih dari 400.000 unit per tahun, meski untuk model 4x4 memerlukan waktu penyesuaian. Kementerian Perindustrian juga memperkirakan potensi dampak ekonomi yang berisiko hilang cukup besar. Jika kebutuhan kendaraan dipenuhi dari produksi lokal, nilai tambah (backward linkage) diperkirakan mencapai sekitar Rp 27 triliun melalui keterlibatan industri komponen dan penyerapan tenaga kerja. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menilai pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi sektor manufaktur nasional. Kritik juga datang dari Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Moreno Soeprapto. Pabrik mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang, Jawa Barat. “Dengan melakukan impor 105.000 unit mobil secara CBU dengan nilai hampir 25 triliun rupiah berarti peluang membuka lapangan kerja buat masyarakat Indonesia itu tidak ada. Yang ada, justru memberi lapangan kerja buat India,” kata Moreno. Ia juga menyoroti belum adanya jaringan produksi maupun layanan purna jual yang kuat dari prinsipal di Indonesia. Dengan demikian, meski pemerintah menilai skema pembiayaan tidak menambah beban APBN, kebijakan ini tetap memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas biaya serta potensi kerugian ekonomi dan industri lokal akibat hilangnya peluang produksi hingga penyerapan tenaga kerja. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang