Rencana BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengimpor 105.000 unit mobil pickup dan truk ringan dari India menuai kontroversi. Di saat industri otomotif dalam negeri mampu memenuhi kebutuhan ribuan unit kendaraan tersebut, Agrinas malah mengimpornya dari India.Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Pusat Moreno Soeprapto mengatakan, impor pickup dari India ini tidak sesuai dengan Asta Cita yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. IMI-induk organisasi bermotor di Indonesia yang juga mengurusi soal mobil modifikasi, rancang bangun kendaraan, builder hingga konversi mobil listrik-berpendapat, kebutuhan kendaraan pickup untuk KDMP itu bisa menjadi peluang baru untuk industri otomotif dalam negeri."Dengan melakukan impor 105 ribu unit mobil secara CBU (Completely Built Up) atau secara utuh sudah jadi, dengan nilai hampir Rp 25 triliun, berarti peluang membuka lapangan kerja buat masyarakat Indonesia itu tidak ada. Yang ada, justru memberi lapangan kerja buat India," kata Moreno dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (24/2/2026). Menurut Moreno, pengadaan mobil untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seharusnya menjadi momentum bagi pengembangan mobil nasional. Beberapa produsen mobil nasional seperti PT Pindad, Polytron, Kancil dan kendaraan yang diproduksi PT Mobil Anak Bangsa (MAB) yang melibatkan ahli lokal, anak kuliahan serta lulusan SMK, harusnya mendapat peluang dari kebutuhan kendaraan untuk Koperasi Desa Merah Putih tersebut."PT Pindad sebagai perusahaan calon mobil nasional (mobnas) seperti yang dicanangkan Presiden Prabowo, memiliki kemampuan dalam memproduksi kendaraan nasional, seperti yang dibutuhkan Agrinas," ujar Moreno.Namun, jika proyek mobil nasional belum mencukupi, lanjut Moreno, maka bisa memanfaatkan mobil produksi dalam negeri.Ada beberapa merek kendaraan pickup dan light truck produksi dalam negeri yang telah memenuhi ketentuan TKDN 40 persen seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, Daihatsu, Isuzu, Wuling hingga DFSK."Kenapa harus impor? Sementara Mahindra & Mahindra dan Tata Motors saja tidak ada pabrik maupun dealernya di sini. Lalu, bagaimana jika ada kerusakan dan membutuhkan spare part? Mestinya, sampai ke sana dong," ujar Moreno.Yang jelas, dalam situasi ekonomi lesu termasuk industri otomotif nasional, lanjut Moreno, BUMN seharusnya menjadi instrumen stimulir industri nasional sekaligus pencipta lapangan kerja."Jika industri otomotif nasional bergerak, banyak lulusan SMK yang terserap. Apalagi pemerintah berkomitmen meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, serta mengembangkan industri dan infrastruktur," katanya.Menurut Moreno, kebijakan impor mobil di tengah situasi industri otomotif nasional yang lagi lesu seperti sekarang adalah ironis dan kontradiktif.