PT Agrinas Pangan Nusantara bakal mengimpor 105 ribu unit mobil pickup buatan India dari merek Mahindra dan Tata Motors untuk Koperasi Desa Merah Putih. Namun, rencana impor mobil pick up dan truk ringan dari India alih-alih memilih produk dalam negeri dapat mengancam tenaga kerja di Indonesia.Agrinas telah meneken kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun. Kontrak tersebut mencakup pengadaan total 105 ribu unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India.Sebanyak 35 ribu unit Scorpio Pick Up dipasok oleh Mahindra, sementara 70 ribu unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35 ribu unit Yodha Pick-Up dan 35 ribu unit Ultra T.7 Light Truck. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, sejumlah anggota KSPI di perusahaan produsen mobil telah menyampaikan kekhawatiran langsung kepada serikat terkait potensi penurunan produksi akibat kebijakan impor tersebut.Video TikTok: https://www.tiktok.com/@detikoto/video/761108...Menurutnya, masuknya 105.000 unit pickup impor dari India akan membuat output produksi pabrik otomotif dalam negeri menurun. Pada akhirnya hal itu dapat berpotensi memicu pengurangan kontrak kerja hingga PHK."Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pickup dari India," ujar Said Iqbal dikutip dari keterangan tertulisnya."Di tengah PHK ratusan ribu buruh, tiba-tiba muncul kebijakan yang justru berpotensi menambah PHK di industri otomotif. Ini kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya?" tegasnya.Menurutnya, seandainya pengadaan mobil operasional KDMP mengambil produk dalam negeri, dampaknya akan memperpanjang kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil. Bahkan, ini juga menjadi potensi membuka lapangan kerja baru.Iqbal memperkirakan produksi dalam negeri untuk jumlah tersebut dapat menyerap sedikitnya 10.000 tenaga kerja baru dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi."Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang," jelasnya.KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif dalam negeri. Ia menyebut sejumlah produsen seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut."Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor," ujarnya.Lebih jauh, Iqbal meminta transparansi terkait pihak importir serta proses kebijakan yang diambil. "Kami menduga, bukan menuduh, setiap impor pasti ada fee. Siapa importirnya? Buka ke publik," tegasnya.