Impor mobil pickup dan truk ringan (light truck) dari India menuai kontroversi. Di saat industri otomotif Indonesia sedang berdarah-darah dan ribuan pekerja terancam PHK, PT Agrinas Pangan Nusantara malah memilih mobil impor dari India.Padahal, ini menjadi peluang buat industri otomotif dan menyelamatkan pekerja yang terancam PHK. Jika 105 ribu unit kebutuhan kendaraan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) itu dibeli dari produk dalam negeri alih-alih impor dari India, maka dampaknya akan positif buat perekonomian negara.Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan, masuknya 105.000 unit pickup impor akan membuat output produksi pabrik otomotif dalam negeri menurun. Pada akhirnya hal itu dapat memicu pengurangan kontrak kerja hingga PHK para pekerja di sektor otomotif. "Anggota kami di produsen-produsen mobil sudah datang dan menyampaikan langsung. Ada potensi PHK karena output produksi bisa turun akibat impor 105.000 pickup dari India," ujar Said Iqbal dikutip dari keterangan tertulisnya.Video TikTok: https://www.tiktok.com/@detikoto/video/761114..."Di tengah PHK ratusan ribu buruh, tiba-tiba muncul kebijakan yang justru berpotensi menambah PHK di industri otomotif. Ini kebijakan apa? Di mana rasionalitasnya?" tegasnya.Iqbal menilai kebijakan tersebut ironis karena menggunakan uang rakyat yang bersumber dari pajak, namun justru berpotensi menghidupi tenaga kerja luar negeri. Di sisi lain, buruh dalam negeri menghadapi ancaman PHK."Uang rakyat Indonesia kok dipakai menghidupi buruh India, sementara buruh otomotif di dalam negeri terancam PHK," ujar Said Iqbal.Menurutnya, seandainya pengadaan mobil operasional KDMP mengambil produk dalam negeri, dampaknya akan memperpanjang kontrak buruh yang saat ini bekerja di pabrik mobil. Bahkan, ini juga menjadi potensi membuka lapangan kerja baru.Iqbal memperkirakan produksi dalam negeri untuk jumlah tersebut dapat menyerap sedikitnya 10.000 tenaga kerja baru dalam periode 6 bulan hingga 1 tahun produksi."Kalau diproduksi di Indonesia, itu bisa menyerap lebih dari 10.000 tenaga kerja. Belum lagi industri suku cadang dan maintenance yang ikut bergerak. Penyerapan tenaga kerjanya akan panjang," jelasnya.KSPI dan Partai Buruh mendesak pemerintah membatalkan rencana impor tersebut dan menyerahkannya kepada produsen otomotif dalam negeri. Ia menyebut sejumlah produsen seperti Hino, Isuzu, Suzuki, Toyota, hingga Mitsubishi memiliki kapasitas teknologi dan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan tersebut."Kalau harga dianggap mahal, spesifikasinya bisa disesuaikan. Fitur otomatis bisa jadi manual, dashboard digital bisa disederhanakan. Tinggal negosiasi. Jangan malah impor," ujarnya.Lebih jauh, Iqbal meminta transparansi terkait pihak importir serta proses kebijakan yang diambil. "Kami menduga, bukan menuduh, setiap impor pasti ada fee. Siapa importirnya? Buka ke publik," tegasnya.