Impor pick up dari India bikin gaduh sampai-sampai diminta untuk ditunda. Namun kabarnya Mahindra sebagai salah satu suplier justru belum menerima pemberitahuan tersebut.Mahindra disebut belum menerima pemberitahuan terkait penundaan impor pick up Scorpio yang tengah ramai jadi perbincangan di Indonesia. Dikutip dari pemberitaan The Economic Times India, perusahaan mengaku belum berkomunikasi dengan Indonesia terkait adanya penundaan tersebut. Mahindra juga menyebut bahwa pihaknya sudah menerima uang muka untuk pemesanan 35.000 pick up Mahindra Scorpio. Dalam klarifikasi yang diterbitkan pada Selasa (3/3/2026), Mahindra hanya menegaskan perusahaan elah mendapatkan pesanan ekspor terbesar sebanyak 35.000 uni kendaraan komersial ringan dan akan dikirimkan tahun ini. Pesanan tersebut diterima dari Agrinas Pangan Nusantara untuk proyek Koperasi Desa Merah Putih.Agrinas diketahui sudah membayarkan uang muka sebesar 30 persen dari total pemesanan senilai Rp 24,66 triliun. Jika dihitung 30% dari Rp 24,66 triliun, maka Agrinas telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 7,39 triliun. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyebut pembayaran uang muka itu dilakukan lantaran pengadaan bersifat pemesanan khusus."Oleh karena itu kami harus memberikan down payment 30% dan itu sudah kami lakukan untuk semua produk yang kami beli," kata Joao.Sebelumnya, riuh impor pick up India ini disambut respon negatif dari banyak kalangan. Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Menurut dia, Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut.Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga mengimbau Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga dari India.Para pengusaha menilai impor utuh atau completely built up (CBU) mpor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dinilai dapat mematikan industri otomotif di dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan sama sekali bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah."Setelah menerima pandangan dari pelaku industri otomotif dan asosiasi, kami mengimbau Presiden agar membatalkan rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga," kata Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia Saleh Husin.