Bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara buka suara soal alasan impor pickup dari India.Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) Joao Angelo De Sousa Mota menjelaskan keputusan membeli kendaraan impor untuk kebutuhan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dilakukan sebagai langkah efisiensi."Jadi, kami dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana termasuk untuk kendaraan, memprioritaskan dulu produk-produk yang ada di Indonesia. Atau produk-produk yang selama ini memang beredar di Indonesia," kata Joao dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (20/2/2026). "Dan, pastinya bagi kami, yang utama itu menjalankan amanat Pak Presiden, yaitu bagaimana melakukan pembangunan ini secara efisien, efektif,dan tepat guna," tambahnya.Dalam hal ini, kata dia, tetap menekan anggaran tapi tetap bermanfaat maksimal."Dan memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kita di seluruh pelosok di seluruh Indonesia," ucapnya."Di desa-desa yang mana akan kita bangun koperasi, kita akan berikan fasilitas sarana dan prasarana yang terbaik. Kita berikan mobil yang terbaik sesuai dengan lokasi dan lahan. Mobil-mobil itu untuk digunakan sebagai sarana logistik secara maksimal," tambahnya.Dalam proses tersebut, imbuh dia, Agrinas memberikan pilihan kepada masyarakat dengan berprinsip pada keadilan."Fair itu menjadi penting untuk masyarakat, kita beri lebih banyak pilihan. Silahkan produsen berkompetisi secara fair, sehingga masyarakat akan mendapatkan harga yang terbaik, uang mereka mendapatkan nilai maksimal dari produk yang mereka dapatkan," bebernya."Kami untuk pengadaan truk, kami sudah memberikan semua semaksimal mungkin kepada penyedia truk roda 6, sehingga seluruh karoseri yang ada di Indonesia, kami pastikan 80-90% habis terserap untuk program ini. Tetapi kita juga harus melihat bahwa teman-teman lain yang selama berusaha di bidang logistik pun membutuhkan kendaraan-kendaraan untuk mendukung kegiatan usaha mereka," kata Joao.Karena itu, sambungnya, pengadaan skala besar ini diharapkan tidak akan terganggu."Sehingga dengan melakukan impor ini, kita tidak, kita tidak menghilangkan atau tidak memutus mata rantai distribusi yang selama ini berjalan. Justru kita menambah dan menguatkan, sehingga kita pastikan ke depan ini distribusi untuk Koperasi Merah Putih akan berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik," jelasnya.Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyoroti kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun. Kontrak tersebut mencakup pengadaan total 105.000 unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India. Sebanyak 35.000 unit Scorpio Pik Up dipasok oleh Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pick-Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.Evita menilai, dengan nilai proyek yang mencapai Rp 24,66 triliun, kebijakan ini memiliki dampak strategis, tidak hanya terhadap distribusi pangan desa tetapi juga terhadap arah kebijakan industri nasional.Secara keseluruhan anggota-anggota Gaikindo mempunyai kapasitas produksi untuk jenis kendaraanpick-upmencapai lebih dari 400.000 unit per-tahun yang hingga kini belum dapat dipergunakan secara optimal.Kendaraan-kendaraan yang diproduksi tersebut umumnya adalah kendaraan dengan penggerak 4x2, dan kendaraan-kendaraan tersebut ini sudah memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang cukup tinggi, mencapai lebih dari 40%.Kendaraan-kendaraan komersial penggerak 4x2 atau jenis pick-up tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat diseluruh pelosok tanah air. Hal ini juga berkat dukungan jaringan servis bengkel pelayanan purna jual yang tersebar cukup luas. Di sisi lain, Gaikindo menyebut untuk kendaraan jenis penggerak 4x4 juga dapat diproduksi, namun memerlukan waktu untuk persiapan produksinya.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa penguatan produksi kendaraan pick-up dalam negeri memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Sebagai ilustrasi, Menperin menyampaikan, apabila pengadaan kendaraan pick-up (4x2) sejumlah 70.000 unit dipenuhi oleh produk dalam negeri, maka akan memberikan dampak positif ekonomi (backward linkage) sebesar kurang lebih Rp 27 Triliun.Menurutnya, apabila kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui produksi dalam negeri, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh Indonesia. Subsektor yang berkaitan langsung dengan produksi kendaraan pick-up contohnya adalah industri ban, industri kaca, industri baterai basah (accu), industri logam, industri kulit, industri plastik, industri kabel, industri elektronik, dan lain sebagainya."Apabila seluruh kebutuhan kendaraan pick-up dipenuhi melalui impor, maka nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja akan dinikmati oleh industri di luar negeri. Namun, apabila kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri, maka manfaat ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan industri nasional juga akan dirasakan di dalam negeri," ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (19/2).
