Rencana impor 105.000 unit kendaraan niaga guna mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) oleh PT Agrinas Pangan Nusantara memicu pertanyaan mengenai kemampuan industri otomotif nasional. Pasalnya, salah satu alasan pengadaan dari luar negeri adalah kebutuhan kendaraan niaga berpenggerak empat roda (4x4) yang dinilai cocok untuk menjangkau berbagai wilayah. Padahal, produsen otomotif di Indonesia sebenarnya sudah memiliki kemampuan serupa secara lokal. Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Nandi Julyanto mengatakan, secara teknis industri dalam negeri tidak mengalami kendala untuk memproduksi kendaraan jenis tersebut. Test Drive Toyota Hilux Rangga “Kalau kita bicara CKD (completely knocked down) menjadi lokal itu perlu waktu, volume, dan skala ekonomi yang mencukupi. Kebutuhan 105.000 unit, itu memang besar, tapi kita juga harus melihat timing-nya,” ujar Nandi di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Menurut dia, keputusan memproduksi kendaraan secara lokal tidak hanya bergantung pada besarnya permintaan, tetapi juga pada keberlanjutan pasar dalam jangka panjang. Sebagaimana diketahui, Agrinas berencana mengimpor sekitar 105.000 kendaraan niaga dari India. Rinciannya terdiri dari 35.000 unit Mahindra Scorpio Pickup serta 70.000 unit dari Tata Motors yang meliputi 35.000 unit Tata Yodha Pick-Up dan 35.000 unit truk ringan Ultra T.7. Di sisi lain, sebagian kebutuhan kendaraan lain dalam program tersebut juga akan dipenuhi oleh pabrikan yang telah memiliki fasilitas produksi di Indonesia. Nandi menjelaskan, dari sisi teknis Toyota Indonesia sebenarnya sudah mampu memproduksi kendaraan komersial 4x4. Hal ini terlihat dari produksi lokal Toyota Fortuner 4x4 yang telah berjalan selama ini untuk kebutuhan ekspor. “Memang kalau bicara Rangga, frame-nya hampir sama dengan Innova, hanya sedikit lebih panjang. Jadi sebenarnya relatif lebih mudah. Kita juga sudah produksi 4x4 Fortuner secara lokal, jadi secara teknis tidak ada masalah,” kata dia. Pabrik mobil PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang, Jawa Barat. Meski demikian, faktor regulasi dan struktur pajak turut memengaruhi keputusan produksi kendaraan di suatu negara. Nandi mencontohkan kondisi di Thailand, di mana kendaraan pikap mendapat berbagai insentif pajak karena dianggap sebagai kendaraan utilitas utama masyarakat. Hal ini membuat harga pikap yang diproduksi di negara tersebut sangat kompetitif. “Di Thailand itu pikap mendapatkan privilege sehingga harganya bisa sangat kompetitif. Kalau kita lokalisasi di Indonesia tanpa dukungan kebijakan, belum tentu harganya bisa lebih murah,” ujar Nandi. Selain itu, skema perdagangan bebas ASEAN melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA) membuat impor kendaraan dari Thailand tidak lagi dikenakan bea masuk maupun pajak barang mewah. Akibatnya, produksi lokal tidak selalu menghasilkan harga yang lebih rendah dibandingkan kendaraan impor. “Kita juga perlu ada steping, mulai dari jualan, kemudian local assembling, lalu menjadi manufaktur penuh. Tapi untuk pickup kelas low sampai medium, struktur pajaknya memang sudah tidak ada,” kata dia. Nandi menegaskan bahwa Toyota tidak tertarik pada skema produksi untuk kebutuhan jangka pendek atau pembelian sekali jalan (one time buy). Ribuan unit pikap Mahindra buat Koperasi Merah Putih tiba di Tanjung Priok. “Kalau kita bisnis, supply chain ikut bergerak. Tidak mungkin supplier kita suruh kerja setahun saja lalu selesai,” kata dia. Toyota, lanjut Nandi, lebih memilih membangun model yang memiliki keberlanjutan jangka panjang seperti Toyota Kijang yang awalnya hanya dirakit di Indonesia sebelum berkembang menjadi model produksi lokal dan diekspor ke berbagai negara. “Kita maunya seperti itu untuk mengembangkan industri otomotif Tanah Air sendiri,” ujar Nandi. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang