JAKARTA, KOMPAS.com – Langkah PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 unit pikap dari India diklaim bukan sekadar solusi pemenuhan kebutuhan logistik, tetapi juga strategi efisiensi anggaran dalam skala jumbo. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, memastikan kebijakan tersebut mampu memangkas beban belanja perusahaan hingga puluhan triliun rupiah. "Dengan pengadaan sarana-prasarana ini, Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp 46,5 triliun," kata Joao dalam konferensi pers di kantor Agrinas, Jakarta, Selasa (24/2/2026). Ribuan unit pikap Mahindra buat Koperasi Merah Putih tiba di Tanjung Priok. Angka penghematan Rp 46,5 triliun itu menjadi sorotan utama dalam proyek impor 105.000 kendaraan niaga tersebut. Meski demikian, Joao mengaku belum dapat memaparkan rincian perhitungan efisiensi secara detail karena terikat perjanjian Non-Disclosure Agreement (NDA). Ia hanya memastikan bahwa detail anggaran pengadaan nantinya akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Ilustrasi booth Mitsubishi Fuso Sebelum memutuskan impor, Agrinas sebenarnya telah mencoba merangkul sejumlah produsen kendaraan niaga dalam negeri dalam proses kualifikasi dan negosiasi. Untuk segmen truk ringan, beberapa pabrikan yang terlibat antara lain Mitsubishi Fuso dengan kapasitas 20.600 unit, Foton melalui Aumark 13.500 unit, Hino sebanyak 10.000 unit, serta Isuzu melalui Canter 900 unit. Namun, total kemampuan produksi yang memenuhi syarat hanya mencapai 45.000 unit. Perubahan nama Hino 300 Dutro menjadi Hino 300 Menimbang keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri tersebut, Agrinas akhirnya memutuskan mengimpor 35.000 unit truk dari Tata Motors India. Sementara untuk pikap single cabin 4x4, Joao menyebut belum ada yang diproduksi di Indonesia. Selain faktor ketersediaan model, harga yang ditawarkan pun disebut melampaui anggaran yang tersedia. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, saat ditemui media di kantornya pada Selasa (24/2/2026). Di sisi lain, Agrinas berharap mendapatkan harga lebih kompetitif karena pembelian dilakukan dalam jumlah sangat besar. Namun dalam proses negosiasi, para produsen lokal tetap menghitung harga per unit layaknya transaksi reguler di pasar. "Sampai dengan terakhir, kami tidak mendapatkan atau dikasih kesempatan untuk memberikan dengan harga yang khusus sehingga kami terpaksa melakukan impor dari luar,” ujarnya. Dengan kombinasi faktor kapasitas produksi, ketersediaan model 4x4, serta skema harga pembelian massal yang dinilai tidak optimal di dalam negeri, Agrinas meyakini keputusan impor menjadi jalan paling rasional. Klaim efisiensi Rp 46,5 triliun pun kini menjadi landasan utama pembenaran kebijakan pengadaan kendaraan niaga skala besar tersebut. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang