Pemerintah mulai menyusun strategi untuk kembali menggerakkan industri otomotif nasional yang tengah melambat. Salah satu usulan yang sedang digarap Kementerian Perindustrian (Kemenperin) adalah pemberian insentif baru, terutama bagi kendaraan hybrid yang diproduksi lokal dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi. Wacana ini mencuat di tengah menurunnya kinerja penjualan mobil nasional yang terkoreksi 10,6 persen hingga Oktober 2025. Di sisi lain, kendaraan hybrid dinilai punya potensi besar memberi efek berganda, mulai dari serapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi di rantai pasok manufaktur dalam negeri. Saat ini, mobil hybrid atau hybrid electric vehicle (HEV) hanya menikmati insentif PPnBM 3 persen yang akan berakhir di penghujung tahun. Porsinya jauh lebih kecil dibanding insentif yang diterima battery electric vehicle (BEV) produksi lokal, mulai dari PPN DTP 10 persen hingga PPnBM 0 persen. BEV juga dibebaskan dari pajak daerah (PKB dan BBNKB), sehingga pemiliknya hanya membayar pajak 2 persen jika mobil tersebut memenuhi syarat TKDN. Sementara itu, HEV tetap wajib membayar PPN, BBNKB, PKB, hingga opsen pajak. Tidak berhenti di situ, BEV impor pada skema tes pasar juga mendapat pembebasan bea masuk hingga 50 persen, membuat tarif pajaknya hanya 12 persen dari seharusnya 77 persen. Insentif ini masih berlaku hingga 2025. Honda HR-V e-HEV di GJAW 2025 Kondisi yang timpang ini dinilai perlu dikaji ulang agar tidak membuat industri otomotif lokal kehilangan momentum. Menurut Riyanto, peneliti senior LPEM FEB UI, kebijakan fiskal untuk hybrid masih belum proporsional bila dibandingkan dengan kendaraan listrik murni. “Segmen ini perlu diberikan kebijakan yang lebih fair dengan basis reduksi emisi dan TKDN. Insentif untuk HEV saat ini belum fair,” kata Riyanto, Rabu (26/11/2025). Ia mencontohkan saat ini semakin banyak pabrikan yang kini memproduksi hybrid lokal. Honda merakit HR-V e:HEV di Karawang, Wuling menghadirkan Almaz Hybrid dari Bekasi, dan yang terbaru Toyota memproduksi New Toyota Veloz HEV dengan TKDN lebih dari 80 persen. Sebelumnya, Toyota Indonesia sudah lebih dulu memproduksi Kijang Innova Zenix HEV (2022) dan Yaris Cross HEV (2023). Produksi model-model ini disebut telah menyerap ribuan tenaga kerja di sektor manufaktur hingga logistik. Riyanto memperkirakan penjualan HEV akan membaik pada 2026, terutama setelah insentif BEV CBU berakhir. “Yang jelas tahun depan HEV akan lebih baik dari tahun ini, karena tahun ini BEV CBU yang penjualannya menggerus pasar BEV CKD dan juga HEV. Estimasi saya kalau HEV bisa 5 persen market sharenya. Beberapa pemain yang tadinya hanya menjual BEV akan menawarkan HEV,” ujarnya. Wuling Almaz Hybrid dan Wuling Alvez di GJAW 2024 Ia juga menilai hybrid akan lebih diterima di pasar daerah yang belum memiliki infrastruktur SPKLU memadai. “Ya kalau BEV pasti konsumen di kota karena perlu SPKLU. Untuk hybrid perlu lebih banyak sosialisasi ke daerah terutama luar Jawa, banyak yang belum tahu hybrid,” kata dia. Dengan berakhirnya insentif BEV CBU, ia memprediksi pasar hybrid akan kembali bergeliat. “Insentif BEV CBU akan berakhir. Dampaknya BEV CKD dan HEV akan meningkat pasarnya. Tentu saja industri HEV akan bergairah kembali,” ucap Riyanto. Riyanto mendorong pemerintah untuk tidak hanya memperpanjang, tetapi juga menambah insentif bagi kendaraan hybrid, terutama jika produsen dapat meningkatkan TKDN. “Insentif kendaraan hybrid layak dilanjutkan dan diberikan tambahan dengan penambahan produksi komponen lokal,” katanya. Pendapat serupa datang dari pengamat otomotif Bebin Djuana. Menurutnya, jika target pemerintah adalah penurunan emisi, maka hybrid juga layak mendapat perhatian fiskal. “Jika fokus kita pada emisi tentunya hybrid perlu diperhitungkan, bukan hanya BEV. BEV memang tidak menyumbang emisi, sedangkan hybrid mengurangi emisi, pada saat yang sama juga mengurangi pemakaian BBM. Sudah sepatutnya pajaknya dikurangi,” ujar Bebin. Ia menyebut potensi pertumbuhan hybrid juga bergantung pada besarnya insentif serta kecepatan produsen merilis model baru. Pabrik Toyota di Karawang “Besarnya peningkatan tergantung berapa besar potongan pajak dan kecepatan pabrik menyerahkan model-model terbaru karena konsumen kita selalu menginginkan model-model terbaru dalam waktu sesingkat-singkatnya,” katanya. Menurut Bebin, persaingan BEV dan hybrid tahun depan juga dipengaruhi kesiapan industri lokal. “(Pasar BEV dan Hybrid tahun depan) Tergantung kesiapan produksi BEV dalam negeri, mampukah produksi dengan efisien dengan kualitas setara,” kata dia. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa sektor otomotif memiliki efek berganda besar, baik pada industri pendukung maupun penciptaan lapangan kerja. “Kemenperin sekarang dalam proses merumuskan usulan yang akan diajukan pemerintah, dalam hal ini Menko Perekonomian. Kami sedang menggodok kebijakan insentif dan stimulus untuk sektor otomotif yang akan kami ajukan untuk kebijakan fiskal 2026,” ujar Agus. Ia menegaskan fokus utama kebijakan ini adalah perlindungan pekerja dan pembukaan lapangan kerja baru. “Harapan kami, sektor otomotif mendapat perhatian khusus, sehingga ada perlindungan terhadap tenaga kerja yang sudah ada dan menciptakan lapangan kerja baru. Paling tidak, melalui kebijakan fiskal 2026, sektor otomotif bisa tumbuh jauh lebih cepat,” ucapnya. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih. Berikan apresiasi sekarang