PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) menyatakan siap mengikuti kebijakan terkait industri otomotif pada tahun ini, termasuk rencana pemberlakuan insentif yang lebih selektif. Presiden Direktur TMMIN Nandi Julyanto mengatakan, sebagai pelaku industri, pihaknya akan mematuhi setiap regulasi yang ditetapkan pemerintah. “Kalau itu regulasi, tentu kita harus mengikuti,” ujar dia saat ditemui di Jakarta, Senin (26/1/2026). Booth Toyota IIMS 2023 Namun, menurut Nandi, penyusunan aturan sebaiknya perlu mempertimbangkan kondisi industri dalam negeri, terutama jika insentif mensyaratkan penggunaan komponen dan material lokal. “Kalau itu misalnya sampai ke tingkat purchase part atau material, ya kita akan jalankan bertahap, kesiapan industri lokal seperti apa. Itu yang menjadi penting,” kata Nandi. Ia menilai, penerapan kebijakan tanpa peta jalan yang realistis berisiko membebani rantai pasok nasional. Sebagai salah satu contohnya, ketersediaan baja yang sampai saat ini masih menjadi tantangan. “Untuk baja, volume kita (produksi dalam negeri) tidak terlalu besar, tetapi kualitas yang diperlukan sangat luar biasa,” ujarnya. Selain itu, pengembangan industri baterai kendaraan listrik juga membutuhkan kesiapan dari berbagai sisi. Nandi menyampaikan bahwa baterai berbahan nikel tidak serta-merta bisa diproduksi hanya dengan mengandalkan ketersediaan nikel, tetapi membutuhkan investasi besar serta dukungan sumber daya manusia dan teknologi. “Bukan hanya regulasi, tapi kesiapan dari masing-masing industri itu benar-benar dilihat,” kata dia. Menurutnya, proses lokalisasi produksi kendaraan perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari perakitan lokal hingga peningkatan penggunaan komponen dalam negeri. Sebelumnya, dikabarkan bahwa Kementerian Perindustrian tengah mengusulkan pemberian insentif fiskal bagi industri otomotif pada 2026. Pabrik Toyota di Karawang Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, skema insentif yang diusulkan mempertimbangkan segmen kendaraan, jenis teknologi, bobot TKDN, serta tipe baterai. Ia juga mengemukakan kemungkinan kendaraan listrik dengan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP) berpotensi memperoleh insentif lebih kecil dibandingkan model yang menggunakan baterai berbahan dasar nikel. Sehingga hilirisasi berjalan beriringan dengan tumbuhnya industri lokal. Namun hingga saat ini, keputusan pemberian insentif untuk sektor otomotif tahun fiskal 2026 belum rampung. Sehingga seluruh kemungkinan masih terbuka lebar. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang