Penertiban Parkir Liar Tak Cukup Hanya dengan Razia

Penertiban parkir liar kembali menjadi sorotan setelah DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan melakukan razia di sejumlah titik yang dianggap melanggar aturan.

Namun, langkah ini dinilai belum cukup untuk menyelesaikan akar masalah. Diperlukan pendekatan pembinaan dan solusi jangka panjang agar praktik parkir ilegal tidak terus berulang di ibu kota.

Menurut Ketua Perkumpulan Pengelola dan Penyedia Solusi Parkir Indonesia (Indonesian Parking Association/IPA), Rio Octaviano, penegakan hukum memang penting, tetapi tanpa arah pembinaan, hasilnya hanya bersifat sementara.

“Langkah penertiban yang dilakukan oleh Pansus DPRD DKI Jakarta patut didukung. Namun, apa pun tindakan yang dilakukan harus memiliki solusi jangka panjang agar tidak sekadar menghentikan pelanggaran sementara. Jika DPRD DKI belum dapat menjembatani komunikasi dengan para pelaku usaha, kami siap menjadi teman diskusi dan mitra dialog bagi seluruh penyelenggara perparkiran di Jakarta,” ujarnya kepada Kompas.com, Minggu (12/10/2025).

Rio menilai bahwa parkir ilegal tidak hanya soal pelanggaran, tetapi juga akibat lemahnya sistem manajemen dan edukasi terhadap operator di lapangan.

Menurutnya, masih banyak pengelola parkir yang belum memahami mekanisme perizinan dan standar pengelolaan sesuai ketentuan.

Parkiran liar di trotoar Jalan Kyai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tepatnya di luar Universitas Trisaksi, Jumat (20/6/2026).

Ia menegaskan bahwa IPA siap membantu pemerintah dalam menciptakan sistem pembinaan yang berkelanjutan bagi para operator.

Salah satunya melalui pelatihan teknis, pendampingan administrasi, dan penyusunan panduan operasional yang sesuai dengan regulasi daerah.

“Harapannya, kebijakan perparkiran yang dihasilkan tidak hanya efektif untuk menertibkan, tetapi juga memberikan ruang bagi operator untuk bertransformasi menjadi pengelola yang tertib, modern, dan sesuai aturan,” kata Rio.

Selain itu, Rio menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga agar kebijakan yang disusun tidak hanya menitikberatkan pada penindakan. IPA juga mendorong adanya evaluasi terhadap proses perizinan dan sistem pemantauan digital untuk meminimalkan celah penyalahgunaan di lapangan.

Sebagai asosiasi resmi yang menaungi pengelola dan penyedia solusi parkir, IPA berkomitmen menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Rio percaya, sinergi yang baik akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem perparkiran yang tertib sekaligus meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).