Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri terus berupaya melakukan modernisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Setelah sukses mengintegrasikan Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam format digital, kini giliran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang bersiap masuk ke dalam ekosistem digitalisasi. Langkah ini diambil guna memberikan kemudahan bagi para pemilik kendaraan bermotor saat beraktivitas di jalan raya, sekaligus meminimalkan potensi pelanggaran akibat kelalaian administratif. Digitalisasi Dokumen Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo, mengatakan, ke depan kita sedang mengkaji untuk meluncurkan kembali STNK digital. Aplikasi Digital Korlantas POLRI di App Store Menurut Wibowo, fokus digitalisasi saat ini memang diarahkan pada dokumen-dokumen berkendara yang wajib dibawa oleh setiap pengemudi ketika mengoperasikan kendaraan di jalan baku. "Karena memang dokumen lalu ini tersebut yang banyak melekat di masyarakat adalah SIM dan STNK," ujar Wibowo, kepada Kompas.com, saat ditemui di kantor Korlantas Polri, di Jakarta, belum lama ini. Berbeda dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan sah dan lebih banyak disimpan di tempat aman, SIM dan STNK merupakan dokumen operasional harian. Ilustrasi tilang saat Operasi Patuh Jaya "Kalau BPKB mungkin hampir jarang ya, ini mungkin banyak yang ditinggal di rumah. Toh pada saat pemeriksaan kendaraan dan bermotor di jalan, kita tidak pernah mempertanyakan BPKB, hanya SIM dan STNK," kata Wibowo. Meminimalisir Alasan STNK Tertinggal Wibowo menambahkan, ke depannya STNK juga akan dibuat versi digitalnya. Sehingga, tidak ada lagi alasan STNK ketinggalan ketika ditanya oleh petugas kepolisian. Meski demikian, Korlantas Polri tidak ingin terburu-buru dalam meluncurkan inovasi ini. Proses pematangan sistem, keamanan data, hingga infrastruktur penunjang di lapangan kini sedang digodok secara matang agar tidak menimbulkan kendala baru saat diimplementasikan. Operasi Zebra Jaya 2025 pun menjadi momentum untuk kembali menertibkan perilaku berkendara yang tidak sesuai aturan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. "Ini konsep, tapi ini sedang kita kaji pelaksanaannya, karena ada beberapa poin yang juga harus kita penuhi, harus kita pelajari, jangan sampai nanti begitu kita launching malah mempersulit masyarakat," ujar Wibowo. Prinsip utama dari transformasi digital ini adalah memangkas birokrasi dan mempermudah ruang gerak masyarakat, bukan sebaliknya. Pihak kepolisian memastikan bahwa setiap terobosan yang dilahirkan akan selalu berorientasi pada efisiensi kemudahan pelayanan. "Kan tadi konsepnya terobosan yang kita berikan harus sesuai dengan betul-betul kebutuhan masyarakat, itu konsepnya," kata Wibowo. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+25 lainnya
