Berdasarkan data Korlantas Polri pada 2025, terdapat 141.608 kejadian kecelakaan transportasi darat dengan korban meninggal dunia mencapai 21.717 jiwa. Jumlah tersebut menjadi perhatian serius dan mendorong pemerintah memperkuat upaya guna meningkatkan keselamatan, khususnya di sektor transportasi darat. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan menegaskan, tingginya kejadian kecelakaan lalu lintas tidak boleh dianggap sebagai hal biasa dan keselamatan harus tetap menjadi prioritas utama. “Kejadian kecelakaan dan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan ini sangat memprihatinkan. Walaupun kecelakaan terjadi karena banyak variabel, tetapi pemerintah harus terus mengutamakan keselamatan agar bisa menekan angka kejadian kecelakaan dan fatalitas kecelakaan dengan berbagai upaya,” kata Aan dalam keterangan resminya, Sabtu (3/10/2026). kecelakaan lalu lintas yang melibatkan tiga kendaraan terjadi di Jalan Nasional Pantura Batang, tepatnya Jalan Raya Desa Surodadi, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jumat (30/1/2026) pagi. Menurutnya, penguatan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum (SMK PAU) menjadi salah satu hal yang tengah dilakukan Ditjen Perhubungan Darat dalam meningkatkan keselamatan angkutan umum. Penguatan rencananya dilakukan melalui integrasi sistem perizinan, penerapan sistem pemeringkatan evaluasi elemen SMK, sinkronisasi audit dan unit penjamin mutu. Berikutnya juga dengan mendorong asesmen dan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen SMK PAU yang melibatkan direktur, manajer, hingga safety officer perusahaan angkutan umum sebagai komitmen keselamatan. Ilustrasi BUS AKAP di Terminal Aan menjelaskan, sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum memiliki peran penting dalam keselamatan, khususnya untuk mencegah terjadinya kecelakaan. "Perusahaan yang menerapkan 10 elemen SMK PAU dengan sepenuhnya dan baik biasanya cenderung jarang terlibat kecelakaan,” ucapnya. Kontribusi ODOL Selain itu, untuk meningkatkan keselamatan transportasi darat, pihaknya juga bersiap menuju Zero Over Dimension Over Load (ODOL) dengan memperkuat pengawasan angkutan barang, khususnya terkait pelanggaran kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. Berdasarkan data Korlantas Polri, angkutan barang berkontribusi sekitar 10 persen dalam keterlibatan kecelakaan lalu lintas. Truk ODOL Pemerintah menjalankan program Zero ODOL melalui sejumlah pendekatan, dari penguatan regulasi dengan mengusulkan pengaturan kendaraan angkutan barang dalam revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, dalam proses pengawasan juga sudah dilakukan transformasi dari konvensional menuju pengawasan berbasis teknologi melalui ETLE HUB. "Kami sudah serahkan Daftar Inventarisasi Masalah perubahan UU LLAJ ke DPR, mudah-mudahan usulan pemerintah dan seluruh ekosistem angkutan logistik bisa diterima. Kami juga meluncurkan ETLE HUB dan sudah dilakukan sosialisasi kemudian kami meluncurkan surat muatan barang (SUMBA) yang terintegrasi ETLE HUB,” ujar Aan. Penyeberangan Penguatan juga dilakukan di simpul-simpul penyeberangan guna mengawasi angkutan barang. Kendaraan yang masuk ke kapal harus dipastikan memenuhi ketentuan daya angkut dan dimensi yang diperbolehkan. Kemenhub bersama PT ASDP Indonesia Ferry juga telah mengintegrasikan data dengan sistem penimbangan kendaraan di sejumlah pelabuhan dan ke depannya pengelola pelabuhan lainnya akan didorong untuk memperkuat fasilitas pengawasan. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) merayakan HUT ke-53 sekaligus memperkuat layanan penyeberangan perintis yang tumbuh 11 persen sepanjang 2025. "Pemerintah terus berusaha menjalankan peran membangun budaya keselamatan, tetapi juga diperlukan komitmen bersama dengan stakeholders dan seluruh unsur masyarakat sebagai pengguna jalan," kata Aan.