— Rencana pemerintah untuk mengerek bauran minyak nabati pada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari B35 menuju mandatori Biodiesel 50 persen atau B50 sudah menjadi kenyataan. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya menekan impor minyak mentah sekaligus menghemat devisa negara melalui optimalisasi potensi kelapa sawit domestik. Namun, lompatan teknologi dari B35 langsung menuju B50 tentu bukan perkara mudah. Bagi industri kendaraan niaga yang menjadi konsumen utama solar, perubahan spesifikasi bahan bakar ini menuntut penyesuaian yang masif, tidak hanya dari sisi keandalan mesin, melainkan juga kesiapan layanan purnajual (aftersales). Menanggapi tantangan besar tersebut, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) selaku agen pemegang merek (APM) kendaraan komersial Isuzu di Tanah Air angkat bicara. Pihak pabrikan menegaskan bahwa kunci sukses transisi ini berada pada kesiapan ekosistem pendukung dari hulu ke hilir. BBM Biosolar B50 di Rest Area Km 57 Menyiapkan Ekosistem dan Jaringan Bengkel Puti Annisa Moeloek, Communication Management Dept Head PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI), mengatakan, implementasi teknologi maupun spesifikasi bahan bakar baru tentu perlu didukung oleh kesiapan seluruh ekosistem. Sebagai langkah preventif, antisipasi dini telah bergulir ke seluruh jaringan internal Isuzu guna memastikan armada para pengusaha logistik dan transportasi tetap beroperasi tanpa kendala saat B50 resmi mengalir di stasiun pengisian bahan bakar. "Oleh karena itu, Isuzu secara bertahap telah melakukan sosialisasi dan pembekalan teknis kepada jaringan Bengkel Resmi Isuzu sebagai bagian dari persiapan implementasi B50," ujar Annisa, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini. Edukasi Konsumen "Ke depan, edukasi kepada teknisi maupun pelanggan akan terus dilakukan agar prosedur perawatan kendaraan dapat mengikuti karakteristik B50, sehingga performa dan keandalan kendaraan tetap terjaga," kata Annisa. Melalui langkah mitigasi yang terstruktur ini, Isuzu berharap penerapan mandatori B50 nantinya tidak sampai mengganggu produktivitas sektor transportasi jalan raya, sekaligus tetap mendukung agenda besar pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.
