Stasiun Pengisian Daya Cepat untuk Mobil Listrik Perubahan aturan insentif kendaraan listrik mulai memunculkan pertanyaan baru di masyarakat. Salah satunya, apakah mobil listrik yang sudah terlanjur dibeli saat masih bebas pajak akan tetap mendapatkan keringanan, atau justru ikut terkena pajak di masa depan. Hal ini mencuat setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang mengubah skema insentif pajak kendaraan listrik. Dalam aturan yang dilihat VIVA Otomotif Sabtu 18 April 2026 tersebut, pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak lagi bersifat wajib. ADVERTISEMENT GULIR UNTUK LANJUT BACA Sebelumnya, melalui Permendagri Nomor 6 Tahun 2023, mobil listrik berbasis baterai (KBL) mendapatkan fasilitas istimewa berupa PKB dan BBNKB sebesar 0 persen. Kebijakan ini membuat biaya kepemilikan mobil listrik jauh lebih ringan dibanding kendaraan konvensional.Namun dalam aturan terbaru, insentif diubah menjadi lebih fleksibel. Pemerintah daerah kini diberi kewenangan untuk menentukan apakah pajak kendaraan listrik tetap dibebaskan, diberikan diskon, atau bahkan kembali ke tarif normal.Lalu bagaimana dengan unit lama?Dalam aturan baru tersebut, tidak ada ketentuan yang secara khusus membedakan antara kendaraan listrik lama dan baru. Artinya, tidak ada jaminan bahwa mobil listrik yang sudah dibeli sebelumnya akan tetap mendapatkan pembebasan pajak.Sebagai informasi, PKB merupakan pajak tahunan yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan. Karena sifatnya berulang setiap tahun, besaran pajaknya bisa berubah mengikuti kebijakan yang berlaku saat itu di masing-masing daerah.Dengan demikian, jika suatu daerah memutuskan untuk tidak lagi memberikan insentif penuh, maka pemilik mobil listrik lama berpotensi mulai dikenakan PKB seperti kendaraan biasa.Sebagai gambaran, jika mobil listrik memiliki Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sekitar Rp300 juta, maka pajak tahunan dengan tarif normal 2 persen bisa mencapai sekitar Rp6 juta per tahun. Angka ini tentu jauh berbeda dibandingkan kondisi sebelumnya yang nyaris nol rupiah.Berbeda dengan PKB, BBNKB hanya dikenakan saat terjadi transaksi kepemilikan. Artinya, pemilik mobil listrik lama tidak akan terkena dampak BBNKB, kecuali jika kendaraan tersebut dijual atau berpindah tangan. ADVERTISEMENT GULIR UNTUK LANJUT BACA Kondisi ini membuat kepastian biaya kepemilikan mobil listrik menjadi tidak lagi sepenuhnya pasti seperti sebelumnya. Besaran pajak ke depan akan sangat bergantung pada kebijakan masing-masing pemerintah daerah.Dengan perubahan ini, arah kebijakan pemerintah terlihat mulai bergeser. Jika sebelumnya fokus pada percepatan adopsi kendaraan listrik melalui insentif penuh, kini pendekatannya mulai mengarah pada penyesuaian jangka panjang dan keberlanjutan fiskal.
