Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa elektrifikasi transportasi menjadi kunci dalam mengurangi pencemaran udara dari sektor otomotif yang saat ini menyumbang lebih dari sepertiga polusi di Ibu Kota. "Elektrifikasi transportasi menjadi transformasi fundamental yang harus dijalankan agar gas buang dari kendaraan bisa ditekan secara signifikan," ujarnya dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Selasa (27/5/2025). Hanif menegaskan bahwa peralihan ke kendaraan listrik tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran kolektif dari masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Tanpa perubahan mendasar pada cara masyarakat bergerak, kualitas udara akan terus menurun. "Jika elektrifikasi belum bisa dilakukan secara menyeluruh dalam waktu dekat, maka opsi lainnya adalah membatasi mobilitas atau mengurangi penggunaan kendaraan bermotor konvensional," imbuhnya. Ilustrasi mobil listrik. Pemerintah kembali menerapkan insentif pajak yang ditanggung pemerintah untuk pembelian kendaraan listrik (electric vehicle/EV) pada tahun 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang ditanggung pemerintah untuk kendaraan listrik tertentu. Material penting seperti nikel, kobalt, lithium, mangan, grafit, dan tembaga tersebar di berbagai wilayah dan dikelola oleh BUMN di bawah naungan MIND ID (Mining Industry Indonesia). Sebagai pengelola sumber daya mineral nasional, MIND ID dan seluruh anggota grupnya kini didorong untuk memainkan peran strategis dalam membangun rantai pasok kendaraan listrik secara terintegrasi, dari hulu hingga hilir.
+7 lainnya
