Upaya percepatan adopsi kendaraan listrik di Indonesia dinilai belum memberikan dorongan yang cukup kuat. Meskipun berbagai insentif fiskal telah digelontorkan pemerintah, peralihan dari kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) ke electric vehicle (EV) masih berjalan relatif lambat. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia memang terus meningkat, namun porsinya masih sangat kecil dibandingkan total populasi kendaraan nasional yang mencapai lebih dari 150 juta unit. Head of Industry, Trade, and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menilai bahwa kebijakan yang ada saat ini masih cenderung berat sebelah. Pemerintah fokus memberikan insentif untuk kendaraan listrik, namun belum diimbangi dengan disinsentif terhadap kendaraan konvensional berbasis BBM. Menurut Andry, ketiadaan disinsentif tersebut membuat masyarakat belum memiliki dorongan kuat untuk beralih ke kendaraan listrik. Dalam kondisi saat ini, kendaraan BBM masih terasa sama-sama “nyaman” untuk digunakan, baik dari sisi biaya maupun kemudahan akses. PLN melakukan pengecekan langsung kesiapan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) melalui program PLN Mobile EVenture jelang libur Nataru. “Kalau kita berbicara insentif fiskal, itu sudah diberikan. Tetapi tantangannya sekarang adalah bagaimana instrumen lain, termasuk disinsentif untuk kendaraan BBM, bisa ikut mendorong peralihan,” ujarnya di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Ia menjelaskan, dalam banyak kasus di negara lain, kebijakan transisi energi tidak hanya bertumpu pada insentif, tetapi juga pembatasan atau pengetatan terhadap kendaraan konvensional. Hal ini dilakukan agar terjadi perubahan perilaku konsumen secara lebih cepat. Selain itu, faktor lain seperti insentif non-fiskal juga dinilai belum merata. Andry mencontohkan, kemudahan seperti akses jalur khusus atau kebijakan lalu lintas tertentu baru terasa di kota besar seperti Jakarta, sementara di daerah lain belum tentu tersedia. Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan listrik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang signifikan. Dalam periode 2022 hingga 2025, volumenya meningkat pesat dengan lonjakan hingga sekitar 141 persen, didorong oleh berbagai insentif fiskal. Padahal, pemerintah menargetkan sekitar 2 juta mobil listrik dan hingga 13 juta kendaraan roda dua listrik dapat beroperasi pada 2030, sebagai bagian dari upaya mencapai target net zero emission (NZE). Namun hingga saat ini, laju pertumbuhannya dinilai masih belum sesuai dengan target yang diharapkan. Andry menegaskan, ke depan dibutuhkan kombinasi kebijakan yang lebih komprehensif. Tidak hanya insentif fiskal, tetapi juga penguatan insentif non-fiskal, penerapan disinsentif kendaraan BBM, serta kolaborasi lintas sektor agar ekosistem kendaraan listrik dapat tumbuh lebih cepat dan merata di seluruh Indonesia. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang