Wacana pembatasan distribusi Pertalite kembali mencuat setelah sejumlah SPBU di wilayah Jabodetabek dikabarkan mulai tidak menyediakan BBM bersubsidi tersebut. Di tengah polemik itu, pengamat menilai skema subsidi energi di Indonesia memang sudah seharusnya dibenahi agar lebih tepat sasaran. Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Tri Yuswidjajanto Zaenuri, mengatakan subsidi BBM idealnya diberikan kepada orang yang berhak menerima bantuan, bukan melekat pada jenis bahan bakarnya. “Subsidi seharusnya melekat pada orang bukan pada barang, sehingga golongan masyarakat mampu memang tidak berhak membeli BBM bersubsidi,” kata Tri kepada Kompas.com, Kamis (7/5/2026). Menurut dia, pola subsidi berbasis komoditas seperti saat ini membuat banyak kelompok masyarakat mampu tetap menikmati BBM murah, meskipun secara ekonomi tidak layak menerima bantuan dari negara. Tri juga menilai Pertalite sebenarnya tidak lagi cocok digunakan secara luas pada kendaraan modern. Sebab, kualitas BBM tersebut disebut belum memenuhi standar emisi Euro-4 untuk mobil dan Euro-3 pada sepeda motor. Pengisian BBM di SPBU Pertamina. Perbedaan BBM subsidi dan BBM non subsidi. “Pertalite memang seharusnya dibatasi hanya untuk masyarakat tidak mampu, karena bensin itu tidak sesuai dengan regulasi Euro-4 untuk mobil dan Euro-3 untuk sepeda motor. Kalau itu dilakukan mestinya polusi udara berkurang dan masyarakat semakin sehat,” ujarnya. Senada dengan itu, dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), Jayan Sentanuhady, mengatakan keberadaan Pertalite memang masih sangat penting bagi masyarakat kecil. Namun di sisi lain, tingginya harga minyak mentah dunia juga membuat beban subsidi energi semakin berat bagi APBN. “Bagi masyarakat kecil tentu Pertalite sangat penting dan bermanfaat. Tetapi dengan harga minyak mentah yang tinggi tentu beban subsidi akan membebani APBN,” kata Jayan. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperketat kriteria penerima BBM subsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Menurut dia, masih ditemukan kendaraan yang tergolong mampu tetapi tetap membeli BBM subsidi di lapangan. “Kadang saya masih melihat Toyota Innova masih beli biosolar,” ujarnya. Pengamat menilai reformasi subsidi energi menjadi penting agar anggaran negara tidak terus membengkak, sekaligus mendorong penggunaan BBM yang lebih ramah lingkungan di masa depan. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+2 lainnya
