Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Work From Home (WFH) dalam satu pekan bisa menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Tapi langkah ini harus dibarengi dengan paket kebijakan lain."WFH 1 hari merupakan langkah darurat yang tepat untuk menahan permintaan BBM, dan krisis ini menunjukkan bahwa Indonesia harus bergerak lebih cepat menuju sistem energi yang lebih efisien, lebih terbarukan dan lebih tahan (resilient) terhadap impor dan energi fosil lainnya yang harga dan pasokannya sangat dipengaruhi oleh risiko geopolitik," ujar Chief Executive Officer (CEO)IESR, Fabby Tumiwa dalam keterangannya dikutip Kamis (26/3/2026).IESR menyarankan adanya protokol penghematan energi nasional untuk kantor pemerintah, BUMN, dan sektor swasta yang memungkinkan, termasuk WFH, pembatasan perjalanan dinas non-prioritas, dan pengurangan penggunaan kendaraan dinas, prioritaskan pertemuan-pertemuan daring. Selanjutnya bikin tarif transportasi publik jadi super murah. Supaya masyarakat menggunakan kendaraan umum lebih banyak dengan cara memberikan diskon biaya perjalanan untuk keretacommuter, Bus Rapid Transit (BRT),mini/microbus dan LRT untuk wilayah Jabodetabek, dan sarana transportasi publik lainnya yang ada di kota-kota lain, di mana konsumsi BBM relatif tinggi. IESR menyarankan pemerintah memberikan kompensasi kepada operator transportasi publik tersebut yang diambil dari biaya penghematan subsidi BBM.IESR juga mendorong agar pemerintah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik roda dua (electric 2-wheeler) dengan menerapkan: standar kendaraan listrik: tipe kendaraan, kapasitas daya mesin, kapasitas baterai dan jarak tempuh, dan standar pengisian daya (battery swapping), serta mekanisme pengadaan dan target hingga akhir 2026.Kebijakan WFH satu hari dalam seminggu demi hemat BBM segera diputuskan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian WFH ini sudah disetujui mayoritas kabinet dan tinggal tunggu ditetapkan saja.Persetujuan disepakati dalam rapat koordinasi dilakukan di tingkat kementerian dan lembaga (K/L) dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto."Saya nggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama," ujar Tito di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).Menurut Tito jajaran pemerintah siap untuk melakukan skema kerja WFH. Sebab, di era pandemi COVID-19, skema ini sudah dilakukan alias bukan sesuatu yang baru. Saat itu, pemerintahan bisa tetap berjalan meski ada ASN yang WFH."Saya yakin nggak akan masalah, karena ini bukan pengalaman pertama ini. Ini pada waktu jaman COVID itu kan WFH bahkan sempat hanya WFO-nya hanya 25%. Kemendagri itu 25%, WFO jalan juga. Jadi, bukan sesuatu yang baru, tapi kita punya pengalaman," beber Tito.Untuk pemerintah daerah, skema kerja WFH juga banyak dilakukan saat pandemi. Dia meyakini jajaran pemerintah daerah juga sudah berpengalaman.Hanya saja, untuk kepala-kepala daerah baru, Tito bilang dirinya mungkin akan memberikan arahan khusus terlebih dahulu apabila kebijakan ini diterapkan."Pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan pada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," papar Tito.