Pemangkasan Subsidi Angkutan Umum Dinilai Gagalkan Budaya Transportasi Publik

Kebijakan pemangkasan subsidi angkutan umum di sejumlah daerah menuai kritik.

Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai langkah tersebut dapat merusak budaya penggunaan transportasi publik yang mulai tumbuh di masyarakat, sekaligus menambah beban biaya harian warga miskin kota.

Menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, subsidi angkutan umum merupakan instrumen penting untuk meringankan pengeluaran rumah tangga.

Ia menyebut pemotongan subsidi justru kontraproduktif dengan semangat pemerintah yang mendorong mobilitas warga menggunakan moda transportasi massal.

“Pemotongan subsidi angkutan umum justru sedang terjadi di beberapa daerah. Ini menggagalkan budaya baik yang sudah dibangun susah payah. Pemerintah pusat harus memimpin dengan contoh, mengalihkan subsidi motor listrik untuk memperkuat layanan angkutan umum, bukan melemahkannya,” kata Djoko kepada Kompas.com, Rabu (10/9/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), biaya transportasi menyumbang 30–40 persen pengeluaran bulanan rumah tangga miskin di kota.

Dengan kondisi daya beli masyarakat yang melemah, MTI menilai subsidi motor listrik tidak tepat sasaran karena hanya menambah beban konsumsi baru berupa cicilan dan biaya perawatan.

Motor listrik Ofero hadir di PRJ 2025

“Subsidi motor listrik tidak bisa menjawab persoalan mendasar penurunan daya beli. Sebaliknya, ini justru menggerus APBN yang semestinya bisa dialokasikan untuk program lebih mendesak, seperti pengentasan kemiskinan,” ujar Djoko.

MTI mendorong pemerintah agar memprioritaskan subsidi angkutan umum. Menurut mereka, setiap penurunan tarif transportasi publik akan langsung meningkatkan pendapatan yang dapat dialokasikan masyarakat untuk kebutuhan lain, seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan.

Hingga berita ini diturunkan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan belum memberikan tanggapan terkait kritik MTI tersebut.