Transportasi Publik Indonesia: Mencoba Bertahan dengan Napas Subsidi

Ketahanan transportasi umum di Indonesia kerap dipertanyakan karena bergantung pada subsidi pemerintah.

Program Buy The Service (BTS) sempat digadang-gadang sebagai terobosan, namun sering terhenti begitu anggaran habis.

Alhasil, bus yang semula dioperasikan terpaksa berhenti, armada mangkrak, dan kepercayaan penumpang pun memudar.

Menurut Muhammad Akbar, pemerhati transportasi sekaligus mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kelemahan itu tidak bisa dilepaskan dari skema pembiayaan. “Tanpa dukungan dana pemerintah, setiap program hanya berumur pendek dan gagal memberi dampak nyata,” ujarnya kepada Kompas.com, Senin (22/9/2025).

Fenomena ini tecermin dari data Kementerian Perhubungan.

Anggaran BTS yang pada 2024 masih mencapai Rp 437,89 miliar, turun menjadi Rp 177,49 miliar di 2025.

Angkot Mikrotrans JakLingko

Pada 2026, jumlahnya diproyeksikan tinggal Rp 82,67 miliar.

Dengan tren penurunan seperti ini, banyak pihak menilai keberlanjutan layanan BRT di berbagai daerah menjadi tanda tanya besar.

Di sisi lain, pemerintah daerah pun jarang siap mengambil alih tanggung jawab melalui APBD.

Padahal, untuk contoh, 70 persen anggaran Dinas Perhubungan DKI Jakarta atau sekitar Rp 7,2 triliun dialokasikan khusus untuk subsidi transportasi massal seperti Transjakarta, MRT, dan LRT.

Kerapuhan sistem juga terasa di moda angkot.

Selama puluhan tahun, angkot menjadi tulang punggung mobilitas di banyak kota, namun kini dibiarkan berjalan tanpa arah.

Trayek jarang ditata ulang, armada menua, dan pola bisnis tidak pernah dibenahi.

Operator kecil harus berjuang sendiri di tengah penurunan jumlah penumpang.

“Dengan manajemen yang tepat, sebenarnya angkot masih bisa berfungsi baik: di kota besar sebagai penghubung BRT, dan di kota lain tetap menjadi transportasi utama masyarakat,” kata Akbar.

Ia mengingatkan, membiarkan angkot merosot sama saja dengan memutus akses mobilitas bagi warga miskin yang masih sangat bergantung pada moda ini.

Beban biaya transportasi juga belum ideal.

Bank Dunia merekomendasikan agar tidak lebih dari 10 persen dari pendapatan, tetapi survei menunjukkan angka di Indonesia mencapai rata-rata 12,46 persen.

Di kota satelit seperti Depok dan Bekasi, pengeluaran bisa mencapai Rp 1,8–1,9 juta per bulan, setara 16–17 persen dari penghasilan.