Ketimpangan Transportasi Publik: Jakarta Modern, Kota Lain Mandek

Pembangunan transportasi massal modern di Jakarta terus dikebut dengan dana besar. Proyek MRT, LRT, hingga Kereta Cepat diperkirakan menelan investasi lebih dari Rp 150 triliun dalam satu dekade terakhir.

Fasilitas ini memudahkan mobilitas 30 juta penduduk Jabodetabek, namun di banyak kota besar lain, masyarakat masih bergantung pada angkutan umum berusia tua dengan layanan terbatas.

Pemerhati transportasi sekaligus mantan Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar menilai, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan pembangunan transportasi publik.

 Menurutnya, kebutuhan mobilitas di daerah tidak kalah mendesak dibanding ibu kota, tetapi pemerintah belum memberi perhatian yang seimbang.

“Jakarta memang berhak mendapatkan layanan modern. Tetapi negara juga berkewajiban memastikan kota-kota di luar ibu kota tidak dibiarkan bertahan dengan angkutan umum seadanya,” kata Akbar, Rabu (17/9/2025).

Tampilan baru Halte TransJakarta Senen Sentral pasca berganti nama menjadi Halte Jaga Jakarta di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2025).

Dia menjelaskan, sejak otonomi daerah berlaku, tanggung jawab transportasi perkotaan berada di pemerintah daerah. Namun, banyak daerah tidak mampu secara fiskal atau justru kurang menaruh perhatian pada angkutan umum.

“Anggaran lebih banyak diarahkan ke proyek fisik yang mudah terlihat, sementara subsidi untuk angkutan umum kerap diabaikan,” ujarnya.

Selain keterbatasan fiskal, masalah juga diperparah oleh ego sektoral, birokrasi berbelit, dan praktik pungutan liar.

Di sisi lain, peran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kerap berhenti pada penyusunan regulasi dan peluncuran program, tanpa diiringi pengawasan serta pendampingan yang konsisten.

Akbar menegaskan, kementerian tidak bisa hanya pasif. Kehadiran aktif diperlukan, baik dalam pendampingan teknis, operasional, maupun administratif, agar inisiatif seperti program Buy the Service (BTS) benar-benar berjalan lancar.

Bus Listrik TransJakarta

“Jika kementerian hanya berhenti pada tataran regulasi, program BTS berisiko tidak berkelanjutan. Padahal, program semacam ini bisa menjadi solusi bagi transportasi publik di banyak daerah,” ujarnya.