Ketua Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) dan Ketua Bidang Angkutan Orang DPP ORGANDA, Kurnia Lesani Adnan, mengatakan tidak anti terhadap investor asing. Namun, pemerintah juga harus lebih bijak terhadap ekosistem bisnis lokal yang sudah ada sejak lama, terutama bisnis UMKM. "Kami tidak alergi terhadap investor atau apapun. Tapi yang harus digarisbawahi oleh pemerintah adalah, hari ini transporter atau operator yang ada di republik ini 85 persen itu UMKM. 15 persennya fleet corporate besar. Jadi kalau pemerintah ingin membunuh yang 85 persen, ya, silakan saja," katanya pada acara diskusi bersama Instran pekan lalu. Pria yang akrab disapa Sani itu mengatakan, menurutnya ada ketidakadilan bagi para pelaku bisnis angkutan umum yang ada di Indonesia saat ini. Harusnya, pemerintah bisa membina angkutan umum yang sudah ada. "Kami yang sudah ada berjuang, bukannya dibina dihidupkan, tapi pelan-pelan dibinasakan," katanya. Sani juga menambahkan, saat memberikan izin bagi investasi asing, sebaiknya pemerintah melihat secara luas industri seperti apa. Sebab, para pelaku bisnis angkutan umum lokal juga saat ini masih ada dan hidup untuk memperjuangkan industri ini bersama pemerintah. Bus di Terminal Kalideres, Jakarta Barat dalam masa Angkutan Nataru 2025-2026, Senin (22/12/2025) Namun, setiap ada regulasi baru yang keluar, tidak diberi tahu secara menyeluruh. "Saat ada regulasi baru, kami hanya diberi tahu saja, tapi tidak diminta pemahaman, tidak dipahamkan. Itu selalu terjadi," katanya. Maka dari itu, dia menekankan bila pada prinsipnya ORGANDA tidak menentang hal-hal untuk perbaikan bangsa. Hanya saja, harus ada keadilan di dalamnya bagi para angkutan umum lokal. Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang