Rencana pemerintah memberikan insentif kendaraan listrik pada 2026 masih terus dibahas. Salah satu poin yang menjadi perhatian ialah skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang besarannya disebut bisa mencapai 40 persen hingga 100 persen, tergantung jenis kendaraan dan baterai yang digunakan. Kebijakan ini dikaitkan dengan upaya mendukung hilirisasi industri nikel nasional. Sebab mempertimbangkan pemberian insentif lebih besar jika pakai baterai nikel dibanding non nikel. Ilustrasi baterai mobil listrik Perkembangan Teknologi Pada sisi lain pelaku industri meminta pemerintah turut mempertimbangkan perkembangan teknologi baterai global sebelum menentukan arah kebijakan. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Masyarakat dan Edukasi Periklindo (Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia), Achmad Rofiqi, mengatakan kebijakan insentif sebaiknya tidak hanya berfokus pada satu jenis teknologi baterai. “Kita harus melihat ini secara lebih luas lagi. Kalau bicara baterai, kita harus melihat arah industrinya ke mana dan perkembangan teknologinya seperti apa. Jadi kami harapkan juga pemerintah tidak memaksakan membuat suatu kebijakan berdasarkan keinginannya tanpa melihat situasi riil di lapangan seperti apa,” kata Rofiqi kepada Kompas.com, belum lama ini. Menurut dia, saat ini tren industri kendaraan listrik global justru lebih banyak menggunakan baterai Lithium Iron Phosphate (LFP), terutama pada mobil penumpang. “Kalau kita lihat sekarang, mungkin yang paling populer untuk baterai dibanding nickel itu lebih ke LFP. Bukan berarti saya bilang baterai nikel jelek. Namun kalau dilihat, kenapa industri lebih memilih ke arah sana, tentu berdasarkan banyak pertimbangan,” ujarnya. Baterai mobil listrik MG Rofiqi menjelaskan, salah satu alasan utama penggunaan baterai LFP ialah efisiensi harga serta umur pakai yang lebih panjang. “Mulai dari efisiensi harga, life cycle yang lebih banyak, dan juga karena penggunaannya makin luas. Secara hukum ekonomi, makin banyak demand, harga juga makin murah. Dibanding nickel, kita tahu baterai nickel lebih mahal ketimbang lithium,” kata dia. Selain itu, menurut Rofiqi, baterai berbasis lithium juga memiliki keunggulan dari sisi daya tahan penggunaan harian. “Selain itu, density yang lebih besar pada baterai jenis nikel dilawan dengan umur pakai dan siklus penggunaan yang lebih lama di baterai lithium. Itulah kenapa pada mobil-mobil penumpang biasanya digunakan baterai lithium,” ujarnya. Ilustrasi baterai mobil listrik Teknologi Bergerak Cepat Ia menambahkan, perkembangan teknologi baterai dunia saat ini bergerak sangat cepat. Bahkan sejumlah negara sudah mulai mengembangkan baterai sodium hingga solid state. “Dan kalau melihat kiblat dunia baterai saat ini, bisa dibilang ada di Tiongkok. Mereka juga arahnya sudah mulai ke sodium, bahkan ke solid state,” kata Rofiqi. Karena itu, ia berharap kebijakan insentif kendaraan listrik di Indonesia dapat berjalan seiring dengan perkembangan industri dan inovasi teknologi. “Jadi pemerintah juga harus update dengan perkembangan teknologi dan R&D di dunia baterai. Kebijakan itu harus berjalan bersama industri dan juga mendukung inovasi,” ujar dia. Sebelumnya, pemerintah berencana mulai memberikan insentif pajak kendaraan listrik pada pertengahan 2026. Namun saat ini pelaksanaannya ditunda sekitar satu bulan karena masih menunggu finalisasi skema serta detail perhitungan lintas kementerian. KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
+53 lainnya
